Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEPALA Badiklatda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menyebut Partai NasDem bermuka dua karena mendukung calon presiden (capres) Anies Baswedan padahal masih bergabung dengan koalisi pemerintah. Tudingan itu dibantah oleh Ketua DPP NasDem Willy Aditya.
Willy malah menyebut PDIP sebagai kacang yang lupa kulitnya. Sebab, Partai NasDem menjadi modalitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat maju dalam periode keduanya.
"Apa yang bermuka dua? PDIP kacang lupa pada kulitnya. Yang menjadi modalitas Jokowi periode kedua Jokowi-Ma'ruf Amin itu PDIP dan NasDem, NasDem dan PDIP. Jokowi lahir dari gedung ini," kata Willy di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023.
Baca juga: NasDem Ingin Ajukan Praperadilan untuk Johnny G Plate
Willy menyebut NasDem telah memberikan modal banyak untuk Jokowi. Dia mengibaratkan partainya sebagai bapak Kepala Negara. "Jokowi adalah anaknya NasDem. Ibaratnya ibunya PDIP, bapaknya NasDem," tegas Willy.
Dia juga menyebut pencalonan Anies tidak ada urusannya dengan koalisi pemerintahan. Sebab, Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres karena sudah dua periode menjabat. "Ini tugas partai, tugas konstitusional partai, mencalonkan calon presiden dan Pak Jokowi sudah bisa tidak calon lagi," ucap Willy.
Baca juga: Sosok Cawapres Anies paling Cocok dari Semua Kandidat
Dia juga menegaskan posisi partai di koalisi pemerintahan bukan urusan PDIP melainkan urusan Jokowi. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu dinilai tidak pantas mencampuri hal itu. "Kalau presiden mengatakan NasDem caw, NasDem akan taat dan patuh, bukan PDIP, bertepuk ini enggak bisa sebelah tangan," ujar Willy.
Willy juga menyebut ada undang-undang yang mengatur tentang posisi partai dalam koalisi pemerintah. PDIP dinilai kekanak-kanakan. "Kalau PDIP ya kita tahulah partai boleh besar tetapi kelakuan kekanak-kanakan," kata Willy.
Ia turut mengomentari sikap koalisi pemerintahan yang tidak mengajak Partai NasDem dalam beberapa rapat. Menurutnya, sikap itu bukan sindiran agar NasDem keluar dengan sendirinya. "Kami tidak ahli tafsir. Kami bukan orang yang menduga-duga, ya sudah enggak apa-apa," kata Willy.
Partai NasDem dipastikan tetap berada di koalisi pemerintah sampai selesai. Komentar miring dari kelompok lain bakal dikesampingkan. "Ini kan sekarang komitmen politik kami menyelesaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," tegas Willy. (Z-2)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved