MANTAN Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Surat tersebut terkait dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu) 2024.
Surat tersebut diunggah melalui melalui akun media sosialnya @dennyindrayana99. Kepada Megawati Denny Indrayana mengungkap keresahaannya atas kondisi politik dan hukum dalam negeri ini.
“Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” tulis Denny Indrayana dalam surat terbukanya di Instagram @dennyindrayana99.
Baca juga : Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Pembocoran Putusan MK Soal Sistem Pemilu
Menurut Denny Indrayana, Megawati merupakan seorang negarawan yang dapat mengedepankan kepentingan bangsa. Hal ini terbukti saat Ketua PDIP itu bisa mencapreskan Joko Widodo pada 2014 kemarin.
Baca juga : Denny Indrayana Beberkan 5 Bocoran Skema Putusan MK tentang Sistem Pileg
“Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani,” sambungnya.
Denny Indrayana juga menyinggung niatnya untuk mengawal MK, misalnya dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka yang dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga lanjut Denny Indrayana, masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai dan sesuatu yang harus ditolak keras.
“Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” sambungnya.
Tak hanya itu, Denny Indrayana juga menyinggung soal KSP Moeldoko yang tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat.
“Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” tambahnya.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu.
“Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” lanjutnya.
“Saya lihat, ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak,” sambungnya.
Menurutnya, hal ini berbahaya dan dapat menjerumuskan. Bukan hanya Presiden Jokowi, kata Denny Indrayana, tetapi semua pihak dan masyarakat tentu akan merasakan dampaknya.
“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar KONSTITUSI,” tandasnya. (Z-8)
