NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Survei: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPD Paling Buncit

Theofilus Ifan Sucipto

29/5/2023 17:05

Survei: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPD Paling Buncit — Ilustrasi(Antara)

HASIL survei terbaru Populi Center menunjukkan TNI menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik. Lembaga yang paling tidak dipercayai publik ialah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"TNI di urutan pertama dengan tingkat kepuasan 82,6%," kata peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam rilis survei di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 29 Mei 2023.

Rafif mengatakan posisi kedua ditempati presiden dengan 80,6%. Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 70,3% dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 70,1%. "Berikutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 67,1% dan Polri 67%," ujar dia.

Baca juga : Wacana Penambahan Kodam dan Revisi UU TNI Dinilai Tidak Relevan

Rafif menyebut kepuasan publik pada Mahkamah Agung (MA) 65,1%. Berikutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 64,5% serta Kejaksaan Agung (Kejagung) 64,3%.

"Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) 63,7%, DPR/DPRD 56,4% dan partai politik 55,3%," papar dia.

Baca juga : Komika Komeng Daftar Bakal Calon DPD RI dari Dapil Jawa Barat

Rafif menyebut DPD berada di urutan terbawah. Persentasenya hanya 55%.

Survei dilakukan pada 4 Mei hingga 12 Mei 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. (MGN/Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum

Berita Lainnya

DPD RI: Sekolah Rakyat Implementasi Asta Cita untuk Bangun SDM Unggul
08/8/2025 21:44
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Dari Bebas Visa Hingga Perdamaian Dunia, Ketua DPD RI Dorong Penguatan Hubungan Strategis Indonesia–Belarus
06/8/2025 10:54
Sultan mengapresiasi kebijakan bebas visa Belarus untuk warga negara Indonesia.
DPD RI Tingkatkan Kesiapan Transformasi Digital melalui Penguatan SDM, Tata Kelola, dan Infrastruktur
31/7/2025 19:30
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Ketua DPD RI Optimistis Koperasi Merah Putih Mampu Gairahkan Ekonomi dan Bantu Capai Kemandirian Fiskal Daerah
21/7/2025 19:50
Koperasi Merah Putih mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di daerah.
Ketua DPD RI Tekankan bahwa Perda Tata Ruang Harus Berorientasi pada Ekonomi Berkelanjutan
14/7/2025 22:14
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup Disambut Antusias Publik
03/7/2025 12:34
MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ajukan Judicial Review Pasal 65 UU PDP ke MK
08/8/2025 08:52
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK
06/8/2025 20:49
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal
05/8/2025 14:11
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
MK Sidangkan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Wamen
31/7/2025 20:06
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
MK Kabulkan Uji UU PDP, Negara Wajib Lindungi Data Pribadi Warga
30/7/2025 18:54
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen
30/7/2025 18:19
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum

LOAD MORE

Opini

Pembelajaran Mendalam di Sekolah: Bagaimana Caranya?
11/8/2025 05:10
Kebiasaan Membaca dan Rapor Pendidikan Sekolah
11/8/2025 05:05
Wakaf Uang Merah Putih Dana Abadi 80 Tahun Kemerdekaan RI
09/8/2025 19:16

LOAD MORE

Kolom Pakar

Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved