Kritisi Wacana Putusan Sistem Proporsional Tertutup, Rocky Gerung MK Bukan Alat Kepala Negara

MANTAN Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengaku dirinya mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Putusan tersebut, kata Denny, diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Menanggapi itu, pengamat politik, Rocky Gerung, menegaskan seharusnya MK menjadi peralatan negara, bukan kepala negara.

“MK itu adalah alat negara, bukan alat kepala negara,” tegas Rocky kepada Media Indonesia, Minggu (28/5).

“MK itu sekarang disuruh-suruh oleh kepala negara, karena proses di awal kecurigaan kita ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dengan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan, itu buruknya,” papar Rocky.

Tanpa tedeng aling-aling, Rocky menuturkan MK perlu dibubarkan jika memaksakan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

“Kami ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai diakhir masa jabatannya diingat sebagai perusak demokrasi,” tuturnya.

Terpisah, Analisis Politik Ray Rangkuti, menilai jika MK memutuskan sistem pemilu jadi proposional tertutup, maka MK tak memandang ke arah masa depan namun memilih mundur ke belakang.

?“Itu artinya MK tak memandang ke depan republic tetapi memandang melihat ke belakang. Karena kebutuhan publik di era digital bukan seperti parpol pada era ketika jaman 1980-1990an,” tutur Ray kepada Media Indonesia, Minggu (25/5).

Menurut Ray, memperkuat partai melalui proporsional tertutup seperti di zaman era 1980an sudah tak relevan karena saat ini kultur politiknya berbeda.

“Tren ke depan tak lagi formil seperti itu. Orang per orang bisa mengubah wajah satu wilayah, seperti Bima (kasus jalan di Lampung),” tuturnya. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Headline

Kritisi Wacana Putusan Sistem Proporsional Tertutup, Rocky Gerung : MK Bukan Alat Kepala Negara

Uji Materi UU Kelautan: Pemerintah Perjelas Fungsi Bakamla tidak Tumpang Tindih dengan Penyidik

MKMK Nyatakan tidak Berwenang Tangani 3 Aduan Kasus Pelanggaran Kode Etik Adies Kadir

Pakar: Putusan MK terkait Pasal Obstruction of Justice Persulit Jerat Aktor Intelektual Korupsi

MK Putus 39 Perkara Pengujian Undang-Undang

Tok! MK Putuskan Penyakit Kronis Kini Masuk Kategori Disabilitas

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi Pasal 21 UU Tipikor, Perjelas Batas Ketentuan Obstruction of Justice

Komisi II DPR: Sistem Pemilu adalah Infrastruktur Digital Strategis, Keamanan Harus Setara Perbankan

CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Urgensi Revisi UU Pemilu: Pakar Soroti Disparitas Pemilih dan Lemahnya Demokrasi Substantif

JPPR Soroti Politik Uang dan Perdebatan Sistem Pemilu Terbuka-Tertutup dalam RUU Pemilu

Gagasan Baru Muhammadiyah Sulsel untuk Perbaiki Sistem Pemilu

Komisi II DPR Tampung Usul Sistem Proporsional Terbuka dalam RUU Pemilu

Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi

Islam serta Perlindungan Saksi dan Korban

Ramadan dan Ruh Badar: Pelajaran Strategi, Musyawarah, dan Disiplin dari Perang Badar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu

Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global

Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap