Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto meyakini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman. Sebab, Indonesia telah memiliki sistem pemilihan umum yang baik dan matang.
"Kita sudah melaksanakan berkali-kali. Ini bukan yang pertama kali. Sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira sudah matang, diakui," ujar Prabowo usai menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11).
Prabowo menuturkan tahapannya tentu ada yang baik dan masih ada yang kurang. Kendati demikian, menurutnya, Indonesia siap berbenah menjadi lebih baik dengan memperbaiki sistem tersebut.
"Pasti ada yang baik, ada yang kurang. Kita perbaiki lagi semua," tuturnya.
Lebih lanjut Prabowo menghimbau agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin kepala daerah masing-masing.
"Ya silakan ya terserah rakyat milih yang baik ya. Bagus semua," tandasnya. (P-5
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto bakal menyampaikan dua pidato yakni pidato kenegaraan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR, dan nota keuangan, Jumat (15/8)
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
Delia mengungkapkan Puskapol sejak 2014 mendorong sistem proposional terbuka karena mengusung semangat pemilih bisa diberikan pilihan untuk memilih caleg secara langsung.
Memang variannya banyak, nanti kita diskusikan apakah mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM) atau paralel.
Meski lebih demokratis dan menghemat anggaran negara, sistem pilkada serentak telah meningkatkan praktik politik uang atau money politic baik di tingkat nasional maupun daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved