Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENGAMAT kepolisian Bambang Rukminto angkat suara soal pernyataan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba (Wadirtipidnakoba) Bareskrim Mabes Polri, Kombes Jayadi yang menduga terdapat sejumlah aliran dana hasil peredaran narkoba yang masuk ke kantong oknum legislator untuk ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Menurut Bambang, apa yang diungkapkan Wadirtipidnakoba Bareskrim Mabes Polri harus berdasarkan pada bukti yang kuat dan tidak boleh menduga-duga.
"Jangan sampai pernyataan ini menjadi pernyataan politis. Pernyataan polisi itu harus berdasarkan bukti yang kuat, jangan sampai hal ini menjadi bahan perbincangan di Pemilu 2024 mendatang," kata Bambang kepada Media Indonesia, Kamis (25/5).
Baca juga: Duit Narkoba di Pemilu 2024 Terkuak dari Penangkapan Anggota DPRD Sumut
Bambang meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut. Tak hanya itu, dalam mengungkap kasus ini, dia juga meminta agar pihak kepolisian melakukannya secara terbuka.
"Kasus ini harus diusut tuntas secara terbuka, jangan ada yang ditutupi. Ini semua agar masyarakat tahu dan agar kasus ini tidak menjadi bola panas di tengah masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi. Yusfitriadi menilai pernyataan Wadirtipidnakoba Bareskrim Mabes Polri sangat menarik dan sangat memprihatinkan.
Sangat menarik karena menurutnya, hal ini merupakan pernyataan sangat berani yang akan menimbulkan kegaduhan. Ditambah baru kali ini secara gamblang polisi menduga ada aliran dana hasil narkoba ke kalangan politisi, terlebih untuk kepentingan Pemilu 2024.
"Walaupun sebagian masyarakat mungkin sudah ada yang menduga-duga lancarnya peredaran narkoba di Indonesia tidak mungkin terjadi ketika tidak ada orang yang memback up secara total. Makanya pernyataan pihak kepolisian ini seakan memberikan pembenaran atas perspektif masyarakat tersebut," kata Yusfitriadi.
Baca juga: Temukan Aliran Dana Politik Pemilu dari Jaringan Narkoba, Polri Gandeng PPATK
Kalau melihat indikasi beberapa kasus yang sempat naik dan sampai vonis di persidangan, peredaran narkoba tersebut tidak sedikit yang melibatkan pihak kepolisian. Makanya ketika ada pernyataan bahwa para politisi juga menikmati hasil peredaran barang haram tersebut merupakan hal yang sangat menarik.
"Apakah pernyataan ini sebagai penyeimbang opini atau memang pihak kepolisian sudah mengantongi bukti awal yang mengarah kepada pembenaran pernyataannya tersebut? Jangan sampai pernyataan ini hanya sekedar melemparkan bola panas yang terus menggelinding tanpa ujung," tanya Yusfitriadi.
Baca juga: Narkopolitik, Praktik Gelap Aliran Dana Politik dari Jaringan Narkoba
Oleh karena itu, agar pernyataan Wadirtipidnakoba Bareskrim Mabes Polri tidak menjadi bola liar yang hanya membuat gaduh jelang Pemilu 2024, maka pihak kepolisian harus bertanggungjawab dengan memproses kasus ini secara tuntas, transparan dan akuntabel.
"Kalau memang ada politikus busuk yang menikmati aliran dana haram itu, maka harus sudah diketahui sebelum pemilu, agar rakyat bisa melihat dengan jelas siapa yang harus dihukum secara politis, dengan tidak memilihnya kembali pada Pemilu 2024. Sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan negara kepada institusi kepolisian," tegas dia.
Yusfitriadi juga membocorkan prakiraan nominal uang yang harus dikeluarkan para politikus untuk maju di Pemilu 2024 mendatang.
Untuk DPR RI Yusfitriadi memperkirakan setiap caleg harus menyiapkan uang Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Sementara untuk DPRD Provinsi Rp 10 miliar hingga Rp 12 miliar.
"Untuk tingkat kabupaten atau kota sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Dana-dana itu biasanya diperuntukan untuk kontribusi ke partai politik untuk mendapatkan nomor signifikan, branding media, alat peraga kampanye, menyiapkan berbagai forum, iklan di media dan pembelian suara. Tetapi ini semua kembali lagi ke partai politiknya, kalau partai politik tengah dan guram mungkin tidak sampai sebesar itu," tutupnya. (Z-7)
Tidak hanya berhenti di Kepri, polisi juga melakukan pengembangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Direktorat Reserse Narkoba juga menyita obat keras tertentu sebanyak 5,7 juta butir dan psikotropika 2.580 butir.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus dilempar dari luar tembok lapas, Selasa (22/7).
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris mengapresiasi kesigapan seluruh personel yang terlibat dalam penggagalan itu.
Penangkapan daun ganja kering yang terbilang terbesar di wilayah Jambi dalam lima tahun terakhir itu, berawal dari laporan masyarakat.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved