Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Harman menegaskan bahwa bakal calon presiden Anies Baswedan tidak butuh dukungan atau endorsement Presiden Joko Widodo.
"Ya tidak perlu. Kenapa butuh endorsement?" kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
Ia juga mengatakan, sebagai simbol negara, Jokowi seharusnya mampu menunjukkan netralitasnya. Itu dibutuhkan untuk menjaga iklim demokrasi. Jika presiden mengunggulkan satu figur tertentu, ia khawatir persaingan pemilihan menjadi tidak sehat.
Baca juga: Din Syamsuddin: Ada Gelagat Politik Jegal Anies Baswedan
"Yang bertanding itu kan bukan Jokowi. Yang bertanding itu Pak Prabowo Subianto, katakan begitu. Kemudian, Pak Anies sama Pak Ganjar Pranowo," ujar Benny.
"Jadi ya memang negara harus netral. Netral terhadap apa? Netral terhadap para pemain, parpol-parpol, capres cawapres, begitu," tandasnya. (Z-11)
Baca juga: Prabowo dan SBY Lakukan Pertemuan Tertutup di Pacitan
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved