Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Gerindra Desmond Mahesa menyebut partainya lebih percaya terhadap figur Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketimbang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut ia lontarkan terkait janji manis politik yang tidak pernah ditepati PDIP kepada Gerindra.
“Kalau bicara PHP (pemberi harapan palsu) itu ya sudah sering kita di-PHP ya. Bukan PHP-nya Pak Jokowi saja banyak orang PHP Prabowo. Tapi semuanya lewat. Saya lebih percaya Jokowi dari pada Megawati. Sudah banyak Megawati bohongi Pak Prabowo,” cetusnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5)
Desmond menyebut partainya sudah kebal dengan berbagai janji manis yang diberikan oleh berbagai elit politik kepada ketua umum mereka Prabowo Subianto. Desmond yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini mengatakan janji manis Menanggapi pertemuan yang dilakukan antara Prabowo dan putra Presiden Joko Widodo yang juga kepala daerah di Jawa Tengah Gibran Rakabuming beberapa hari lalu Desmond menyebut Prabowo memang dekat dengan siapapun.
Baca juga : Prabowo ke Pesantren Tebuireng: Cuma Mau Silaturahmi dan Nyekar
Namun pertemuan Prabowo dan Gibran tidak bisa langsung disimpulkan menjadi sinyal kemungkinan untuk keduanya diduetkan. Sebab hal itu nilainya masih sangat jauh untuk Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto.
“Kalau itu terlalu jauh. Kalau itu berupa sinyal ya belum tentu juga. Tapi kami ya semua orang yang memberi masukan terhadap Pak Prabowo apalagi kalau kita lihat Mas Gibran sangat akrab dengan Pak Prabowo saya pikir wajar saja nggak ada yang luar biasa,” jelasnya.
Baca juga : Prabowo Merasa Terdadak Dapat Dukungan Relawan Gibran
Desmond juga menyindir adanya pihak yang tidak menyukai pertemuan Prabowo dan Gibran. Padahal pertemuan itu wajar di tengah situasi politik yang masih dinamis sampai akhirnya ditetapkan pasangan calon untuk didaftarkan ke KPU.
“Jangan dua tiga kaki membuat negara ini jadi rusak. Apalagi seolah dengan isyarat kemarin Mas Gibran dengan Pak Prabowo kelihatan ada yang merasa kebakaran gitu. Ini yang terjadi kan. Wajar-wajar saja melihat politik ini dinamis,” ungkapnya.
Dia juga membantah jika terjadi deadlock terkait penetapan cawapres yang sejak awal sudah menjadi kesepakatan PKB dan Gerindra. Partainya akan menerima siapapun pilihan PKB untuk mendampingi Prabowo nantinya.
“Kalau ada yg bilang deadlock engga, tergantung kita saja nunjuk siapa. Kalau PKB menunjuk Cak Imin iya itulah wakil Pak Prabowo. Kalau PKB menunjuk yang lain ya itu wakil Prabowo. Asal dari usulan PKB,” imbuhnya. (Z-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved