Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menjadi momen bagi kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk maju menjadi calon Presiden. Jika tidak bisa capres, minimal cawapres harus ada unsur NU.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar Haul Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar di Balai Prajurit M Jusuf Makassar, Sabtu (20/5) malam.
"Capres harus NU, minimal cawapres," tegasnya.
Baca juga : Temui Ganjar di Tomohon, Nasaruddin Umar: Hanya Halal Bihalal
Muhaimin pun menjelaskan, maksud pernyataan capres atau cawapres harus dari NU, karena kiai dari NU memerintahkan agar di Pilpres ada dari unsur NU.
"Saya kan diperintah oleh kiai-kiai dan kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk maju di Pilpres sebagai capres ataupun cawapres," aku Muhaimin.
Baca juga : Wejangan Try Sutrisno kepada Cak Imin saat Safari Politik
Terkait Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Gerindra masih terus berlangsung. Dan saat ini, PKB dan Gerindra masih intens berkomunikasi untuk menentukan cawapres.
"Sampai hari ini kita masih koalisi bersama Gerindra tinggal menunggu waktu yang tepat mengumumkan cawapres," lanjut Muhaimin.
Muhaimin menyebut dirinya, sebagai sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Termasuk wacana bergabungnya Partai Golkar di koalisi KKIR yang mendorong Airlangga Hartarto juga tidak akan mempengaruhi. "Tetap saya sebagai cawapres. Nanti akan diumumkan siapa saja partai koalisi," sebutnya. (Z-4)
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Pilkada adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk menegakkan demokrasi
Pengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
PKB memastikan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum sehari-hari
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved