Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menjadi momen bagi kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk maju menjadi calon Presiden. Jika tidak bisa capres, minimal cawapres harus ada unsur NU.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar Haul Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar di Balai Prajurit M Jusuf Makassar, Sabtu (20/5) malam.
"Capres harus NU, minimal cawapres," tegasnya.
Baca juga : Temui Ganjar di Tomohon, Nasaruddin Umar: Hanya Halal Bihalal
Muhaimin pun menjelaskan, maksud pernyataan capres atau cawapres harus dari NU, karena kiai dari NU memerintahkan agar di Pilpres ada dari unsur NU.
"Saya kan diperintah oleh kiai-kiai dan kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk maju di Pilpres sebagai capres ataupun cawapres," aku Muhaimin.
Baca juga : Wejangan Try Sutrisno kepada Cak Imin saat Safari Politik
Terkait Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Gerindra masih terus berlangsung. Dan saat ini, PKB dan Gerindra masih intens berkomunikasi untuk menentukan cawapres.
"Sampai hari ini kita masih koalisi bersama Gerindra tinggal menunggu waktu yang tepat mengumumkan cawapres," lanjut Muhaimin.
Muhaimin menyebut dirinya, sebagai sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Termasuk wacana bergabungnya Partai Golkar di koalisi KKIR yang mendorong Airlangga Hartarto juga tidak akan mempengaruhi. "Tetap saya sebagai cawapres. Nanti akan diumumkan siapa saja partai koalisi," sebutnya. (Z-4)
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Pilkada adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk menegakkan demokrasi
Pengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
PKB memastikan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum sehari-hari
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved