Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai dibentuknya satgas setidaknya memberikan dua arti. Pertama, investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara cenderung stagnan atau investor belum mau berbondong-bondong menanam investasi di sana.
"Ini kenapa terjadi? pemerintah harus memberi penjelasan jujur dan terbuka kepada publik agar tidak terjadi simpang siur penafsiran. Rasanya aneh bila investor tidak tertarik dengan proyek IKN dan masa depan IKN," katanya, Selasa (16/5).
Kedua ucap anggota pansus IKN ini adanya satgas bisa berarti bahwa Otorita IKN tidak bekerja maksimal terkait investasi. Menarik investor masuk ke IKN harusnya menjadi tanggung jawab institusi yang permanen, bukan tim adhoc yang bisa dibubarkan kapan saja.
Baca juga: Satgas Percepatan Investasi IKN Disebut tak akan Efektif
"Bila urusan sepenting ini diserahkan pada tim ad hoc, maka untuk apa ada organisasi permanen semacam OIKN. Ini seperti mau dibenturkan antara dua organisasi ini. Jangan-jangan ada konflik kepentingan di belakang layar," cetusnya.
Dibentuknya satuan tugas percepatan investasi IKN oleh Presiden Joko Widodo dinilai menandakan ada ketidaksesuaian kinerja pemerintah dalam mengembangkan IKN yang meleset dari target atau visi dan misi presiden. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan adanya satgas bertujuan untuk mengintervensi tim yang sudah dibentuk sebelumnya dan melakukan percepatan.
“Berarti adanya satgas ini ada perencanaan yang tidak sesuai dengan prediksi yang direncanakan. Bagaimana tahapan, target dan waktunya itu semua pasti sudah disusun sebelumnya.Ini ada indikasi progres perencanaan di IKN tidak sesuai dengan semestinya dan perlu dilakukan percepatan,” ungkapnya saat ditemui di gedung DPR, Selasa (16/5)
Keinginan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program yang harus terus berjalan dan bisa mengalami kemajuan berarti sebelum akhirnya pemerintahan berganti.
Baca juga: Pengamat : Satgas Hanya Jadi Tempat Pencari Kerja
“Salah satu obsesinya memindahkan ibu kota. Sedangkan progresnya hari ini belum yang kemudian dibentuk satgas. Satgas ini dinilai tepat dan sesuai kebutuhan. Itu dibentuk dari ketidakpuaasan terhadap kinerja lembaga yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu,” terusnya.
Guspardi menilai efisiensi pembentukan satgas tidak apple to apple jika mau dibandingkan dengan upaya presiden melakukan efisiensi sebelumnya dengan membubarkan beberapa lembaga yang dinilai tidak efisien.
Baca juga: Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN
“Itu bereda persoalan tidak apple to apple. Karena kalau yang dulu itu salah satu tujuannya jangan sampai ada dobel kekuasaan,” tambahnya.
Sementara itu anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera tidak mau menilai efektivitas satgas yang dibentuk sebelum melihat kinerjanya. Sehingga penting untuk DPR dan publik mengawasi kinerja tim yang ditujukan untuk mempercepat investasi pembangunan IKN.
“Kita kasih waktu yang jelas dan wewenang yang jelas. Kita lihat sebulan ini, apakah ada kemajuan,” ungkapnya.
Pembentukan satuan tugas tersebut menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan. Satgas bisa dibentuk untuk jangka waktu terbatas dengan wewenang yang jelas.
“Kita perlu sabar membangun kekuatan secara sistemik. Ini contoh buruk manajemen pemerintahan, tukasnya. (Sru/Z-7)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai kota hantu
Pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.
KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved