Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali membentuk satuan tugas (satgas) di lingkungan pemerintah. Kali ini, satgas yang dibentuk adalah Satgas Percepatan Investasi di IKN dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.
Hadirnya satgas baru ini menambah daftar panjang jumlah satgas yang sudah dibentuk di era Jokowi. Sementara di sisi lain, dengan alasan pemborosan, Jokowi justru membubarkan lembaga dan badan yang dinilai tidak optimal.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut bahwa pembentukan satgas tidaklah efektif. Pemerintah memiliki SDM yang cukup banyak seperti ASN di kementerian/lembaga. Lantas, adanya satgas hanya sekadar menjadi tempat orang mencari pekerjaan, tanpa ada evaluasi dan target-target yang jelas diketahui publik.
Baca juga : Satgas Percepatan Investasi IKN Disebut tak akan Efektif
"Satgas hanya tempat orang cari kerja. Pemerintah udah punya ASN di kementerian/ lembaga, lalu untuk apa lagi satgas-satgas itu?," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/5).
Menurutnya, evaluasi dari adanya satgas selama ini juga tidak jelas. Tujuan pembentukan dan target-targetnya apakah sudah tercapai atau tidak masih menjadi pertanyaan publik. Begitu pula dengan anggaran yang digunakan oleh satgas-satgas tersebut.
Baca juga : Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN
"Harusnya itu jelas tujuannya apa, target-targetnya tercapai atau tidak. Ini semua orang juga tahu kalau satgas hanya tempat orang cari kerja," kata dia.
Terkait satgas baru yang dibentuk, Agus mengatakan bahwa pemerintah sudah membentuk lembaga otoritaria IKN. Lantas untuk apa lagi dibentuk satgas.
"Di IKN kan sudah ada lembaga otoritaria. Kalau mau lebih efektif dan menghemat kenapa dibentuk satgas lagi?," ucapnya. (Z-8)
MENTERI Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan keberadaan kayu gelondongan saat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar tengah diselidiki. Pemerintah menurunkan satgas
P2G menyayangkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ada di setiap daerah termasuk di sekolah-sekolah tidak berjalan menyusul bullying di SMPN 19 Tangsel.
Satgas juga memeriksa mutu dan kelengkapan label pada kemasan beras, mulai dari identitas produsen, alamat, nomor pendaftaran, berat bersih, hingga tanggal kedaluwarsa
Meski status kebencanaan sudah dicabut, namun BPBD Kalsel dan kabupaten/kota tetap siaga untuk menangani kejadian bencana
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Satgas penanganan bahaya radiasi radinuklida cesium-137 (Cs-137) dibentuk untuk kasus pencemaran radioaktif Cs-137 yang terdeteksi di kawasan Cikande
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved