Satgas Percepatan Investasi IKN Disebut tak akan Efektif

DIREKTUR Eksekutif dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan efektif. Pasalnya, Satgas hanya berfungsi dalam jangka pendek, sementara penyelesaian investasi di IKN membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Satgas pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dalam jangka pendek. Misal, ada lahan yang masih dikuasai perusahaan, maka pemerintah harus menganggarkan pembebasan terlebih dulu. Kalau tidak ada jaminan itu, maka lahan itu akan sulit. Menurut saya Satgas tidak akan bisa menangani itu, karena dia ad hoc," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/5).

Tauhid menambahkan, Otorita IKN yang telah dibentuk sedianya telah mencakup unsur yang meliputi pengurusan investasi. Optimalisasi badan itu dinilai lebih tepat ketimbang membentuk Satgas.

Baca juga: Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN

Apalagi pembangunan kota baru sebagai pusat pemerintahan juga tak bisa dieksekusi dengan cepat. Brasil, misalnya, membutuhkan waktu hingga 60 tahun untuk benar-benar membangun pusat pemerintahan baru. Karenanya, Satgas yang bersifat sementara dan memiliki batas waktu dianggap tak akan mampu menangani persoalan realisasi investasi di IKN.

"Apakah kewenangan problemnya sehingga ada Satgas, anggaran, atau rentang kendali sehingga Satgas dibutuhkan?" kata Tauhid.

Baca juga: Basuki Tegaskan Tahun Politik tidak Ganggu Pembangunan di IKN

"Saya kira memang OIKN tidak sanggup mengawal investasi. Karena mereka harus menggarap fisik dan mencari investor. Satgas pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dalam jangka pendek," sambungnya.

Tauhid berpendapat, belum terealisasinya investasi di IKN karena investor masih wait and see melihat keseriusan dan kepastian dari pemerintah. Terlebih, IKN merupakan program jangka panjang dan memberikan imbal hasil (return) kepada pemilik modal dalam waktu yang lama. Investor dinilai enggan mendanai pembangunan tanpa ada kejelasan dan kepastian pasar.

"Mereka (investor) tidak mau yang tanggung jawabnya pemerintah itu harus ditanggung lebih dulu oleh investor, jadi menunggu pemerintah melakukan inisiatif," terang Tauhid.

"Misal, investor ingin masuk investasi ke air bersih, tapi konsumsi di sana masih rendah dalam waktu dekat, mereka jelas tidak ingin investasi di sana harus menunggu sekian tahun. Itu yang saya kira membuat investor banyak wait and see," pungkasnya. (Mir/Z-7)