Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menjelaskan, wacana revisi UU TNI hingga saat ini masih dalam pembahasan internal di Markas Besar TNI (Mabes TNI).
"Saat ini di Mabes TNI sedang digodok secara internal terkait dengan wacana untuk merevisi UU TNI, tetapi ini sifatnya masih penggodokan internal, setelah selesai kemudian Mabes TNI akan mengajukan ke Kementerian Pertahanan dalam hal ini pemerintah untuk kemudian di ajukan untuk di bahas di DPR," ujar Hamim dalam diskusi media yang berlangsung di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (12/5).
Hamim mengatakan, revisi UU TNI menjadi penting mengingat sudah hampir dua puluh tahun sejak 2004 undang-undang tersebut belum diperbaharui.
Baca juga : Wapres: Revisi UU TNI Jangan Bangkitkan Dwifungsi
"UU TNI ini sudah hampir 20 tahun dari 2004 sampai 2023 belum pernah ada revisi dan juga relatif sedikit sekali turunannya dijabarkan menjadi peraturan-peraturan pelaksanaan," jelasnya.
Selain itu, selama ini wacana revisi UU TNI juga kerap menguap begitu saja. Meski sudah beberapa kali diajukan ke prolegnas namun agenda pembahasan UU TNI belum kunjung dilakukan.
Baca juga : Curhat TNI di Balik Revisi UU Nomor 34
"Sehingga ada hal-hal yang mungkin selama ini penjelasannya tidak pas. Sudah beberapa kali juga diajukan untuk diagendakan dalam prolegnas tetapi kadang-kadang muncul namun hilang lagi, sudah muncul tapi tidak sempat dibahas," imbuhnya.
Disinggung terkait, sejumlah pasal pada UU TNI tersebut saat ini tengah ramai dibincangkan karena dinilai membangkitkan kembali Dwi Fungsi ABRI pada era Orde Baru, Hamimi tak ingin berkomentar, namun dia memastikan seluruh substansi yang ada pastinya dipertimbngkan dengan baik.
"Secara substansi saya belum bisa memberikan komentar. Masalah substansi poin-poin apa yang akan dirubah nanti kita tunggu saja dari Mabes TNI," ucapnya. (Z-8)
(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.
UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved