Kemendagri Lantik 4 Pejabat BSKDN Pasca Perubahan Nomenklatur Organisasi

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro melantik pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemendagri pascapengembangan struktur organisasi dan perubahan nomenklatur di sejumlah komponen Kemendagri. 

Perubahan itu salah satu di antaranya adalah Badan Litbang yang berubah menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Pelantikan tersebut berlangsung secara daring dan luring dari Ruang Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jumat (5/5).

Dari 14 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, 4 di antaranya merupakan pejabat BSKDN. Mereka di antaranya Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Kurniasih menjadi Sekretaris BSKDN, kemudian Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Akbar Ali menjadi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri. 

Baca juga : Para Pengunjuk Rasa Minta Mendagri Tak Lantik Pj Bupati Kubu Raya

Selanjutnya, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono menjadi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa. Kemudian Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Aferi Syamsidar menjadi Kepala Pusat Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri. 

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 800.1.3.3-1133 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemendagri.

Suhajar mengatakan pasca erubahan nomenklatur Badan Litbang menjadi BSKDN membuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BSKDN mengalami perubahan.  

Baca juga : Vakum Terlalu Lama, Kemendagri Diminta segera Lantik Anggota MRP Papua

"Jadi ini (tupoksi BSKDN) lebih melekat ke Bapak Menteri untuk memberikan kajian-kajian yang strategis di semua bidang," katanya.

Suhajar mengimbau kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik untuk menyesuaikan pekerjaan dengan nomenklatur jabatan yang baru. Dia juga menekankan, agar semua pejabat yang dilantik terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

"Saya ingin menekankan bahwa Anda adalah Eselon II nya Indonesia, jadi harus sudah berpikir nasional, apa visi dan misinya Republik Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, itulah visi dan misinya Kemendagri, itu harus dipegang teguh, jangan Anda membawa visi misi Anda sendiri, harus inline dengan visi dan misinya Bapak Presiden," pungkasnya. (RO/Z-5)