Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKRETARIAT Jenderal DPR RI menggelar Sosialisasi Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Sosialisasi ini menjadi ruang perkenalan sekaligus pendalaman mengenai perubahan struktur organisasi Setjen DPR RI berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI Nomor 3 Tahun 2023.
Demikian dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai memimpin Sosialisasi Struktur Organisasi Setjen DPR RI di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (15/4/2023). Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Setjen DPR RI untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era digital saat ini.
“Setelah kita melakukan evaluasi, Persekjen Nomor 3 tahun 2023 ini, tentu harapannya akan lebih bisa lincah dalam implementasinya dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan dewan. Tentu, tantangan ke depan, organisasi agar tidak (bisa) statis. Organisasi itu sangat dinamis. Mewujudkan parlemen modern itu bertumpu pada seberapa cepat Sekretariat Jenderal ini bisa merespon kepentingan-kepentingan dewan di era digital ini,” tutur Indra saat ditemui oleh Parlementaria.
Baca Juga: Sekjen DPR Sahkan Pembentukan IKAPBN Guna Optimalisasi Peran Analis APBN
Sejumlah perubahan yang dilakukan di antaranya adalah Pusat Penelitian kini menjadi Pusat Analisis Legislatif, Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi. Ia menegaskan perubahan yang bersifat spesifik tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program kerja.
Dirinya pun mengungkapan Biro Umum Setjen DPR RI juga dilakukan penyempurnaan lini. Langkah ini diambil lantaran Setjen DPR RI ingin memperkuat lini di pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi standar yang disyaratkan oleh KemenpanRB tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Baca Juga: Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi
Terakhir, ia menekankan bahwa Setjen DPR RI akan memantau perubahan-perubahan yang dilakukan selama satu tahun ke depan. “Usai diterapkan satu tahun, akan dilakukan evaluasi (untuk mengukur) seberapa agile, seberapa lincah organisasi ini menghadapi tantangan baru di era digital ini,” tutup Indra.
Sebagai informasi, Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 disahkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020. Di mana, tercantum bahwa Setjen DPR RI dinilai perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja dengan tujuan untuk mengoptimalkan dukungan terhadap DPR RI. (S-1)
Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berkembang begitu pesat. Itu ditandai dengan adopsi teknologi pada sistem pembayaran yang semakin meningkat.
Indonesia memiliki sebuah capaian dalam sektor investasi digital, yakni menjadi yang terbesar di ASEAN dengan menduduki peringkat ke-2.
Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional, menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama.
Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Salah satunya dalam hal transaksi keuangan.
Melalui platform digital, konsumen dapat mengakses informasi terkait produk, melakukan konsultasi online gratis, serta membeli dengan cepat dan mudah.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan membina anak agar aman saat mengakses ruang digital.
Struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan.
Secara internal Inspektorat Kemendikbud-Ristek perlu melakukan audit sejauh mana sistem kerja dan peran tim bayangan tersebut, terutama penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Tugas, pokok dan fungsi adalah sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam satu posisi di organisasi.
Sentralisasi wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak.
Pada putaran kedua, Husnul Qori, Jusrianto, Ryanda Barmawi, dan Rifqi Hamdani mengalihkan dukungan mereka kepada Bagas, sehingga total suara yang diperoleh Bagas mencapai 165 suara.
Tingkatan Manajemen dalam Suatu Perusahaan. Pelajari tingkatan manajemen perusahaan: Top, Middle, Lower. Struktur krusial sukses bisnis & efisiensi operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved