Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) terus memperkuat edukasi sistem pembayaran digital melalui program QRIS Jelajah Indonesia (QJI) 2025.
Kepala KPw BI Kalsel, Fadjar Majardi, di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan bahwa 15 peserta terbaik dipilih setelah melalui seleksi ketat dari 150 pendaftar. Mereka akan mengikuti perjalanan tiga hari yang menggabungkan kegiatan edukasi keuangan digital dengan kearifan lokal.
“Melalui QJI, kami ingin meningkatkan literasi dan edukasi penggunaan QRIS bagi masyarakat,” ujar Fadjar.
Fadjar menambahkan, pendekatan yang dilakukan BI Kalsel tidak hanya fokus pada aspek digital, melainkan juga dikolaborasikan dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima masyarakat. Rangkaian kegiatan QJI mencakup lomba bernuansa budaya hingga aktivitas yang menghubungkan teknologi pembayaran dengan tradisi setempat.
Ia berharap QRIS tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih jauh, Fadjar menjelaskan bahwa adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Secara nasional, Kalsel bahkan tercatat sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat dalam penggunaan QRIS di kawasan Kalimantan.
“Dari waktu ke waktu progresnya sangat baik. Merchant pengguna QRIS terus bertambah, dan masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa QRIS sudah diterima luas,” ujarnya.
Menanggapi isu adanya merchant yang membatasi pembayaran tunai dan hanya menerima transaksi QRIS di atas nominal tertentu, Fadjar menegaskan hal itu bukan kebijakan Bank Indonesia. “Itu keputusan masing-masing merchant, bukan kebijakan umum. BI tidak pernah menetapkan batas minimal pembayaran untuk transaksi QRIS,” tegasnya.
Soal biaya transaksi, Fadjar menjelaskan bahwa adanya merchant discount rate (MDR) merupakan bagian dari mekanisme sistem pembayaran digital yang diatur secara proporsional agar memberi manfaat bagi semua pihak.
“QRIS membantu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, dan biaya yang ada adalah bagian dari teknologi yang mendukung sistem tersebut. Masukan dari masyarakat tentu menjadi perhatian kami untuk terus menyempurnakan layanan,” pungkasnya. (Ant/I-3)
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
Bencana banjir yang sempat melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar sudah surut.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia.
DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran penyakit super flu di tengah kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 6.398 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sikap menahan suku bunga acuan (BI Rate) dinilai paling rasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipicu oleh spekulasi pasar mengenai potensi terganggunya independensi Bank Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana pertukaran pejabat antara sektor fiskal dan moneter tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia atau BI
Ini kata ekonom terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai deputi gubernur BI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved