Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden atau bacapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan, menegaskan, pihak-pihak yang merasa akan kehilangan kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti tidak mengerti prinsip dalam sebuah demokrasi. Sebab, kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, tidak akan pernah hilang.
"Yang berpindah dan berganti itu adalah kewenangan dalam menjalankan kekuasaan," kata Anies saat konferensi pers bersama KPP di Jakarta, Jumat (5/5).
Hal tersebut ditegaskan Anies saat menjawab pertanyaan awak media mengenai perubahan yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi presiden selanjutnya. Dalam hal ini, Anies di bawah naungan KPP dikhawatirkan tidak akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk soal IKN.
Baca juga : Koalisi Pendukung Anies Minta Jokowi Netral pada Pemilu 2024
Meski tidak menjawab secara spesifik, Anies menegaskan bahwa agenda perubahan yang dibawa pihaknya terdiri dari perubahan dan keberlanjutan. Dalam hal ini, Anies menyebut bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya terdiri dari salah satu unsur tersebut saja.
"Jadi ini tidak sedang berbicara soal hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah," tegas Anies.
Baca juga : Luhut dan Paloh Mendadak Bertemu Bahas Pilpres 2024
"Enggak usah khawatir soal ancam mengancam. Karena ini adalah soal sirkulasi dan rotasi pemegang kewenangan," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa proses kerja KPP yang telah berjalan selama berbulan-bulan bukan merupakan atraksi politik. Ia menyebut hasil kerja KPP konkret dengan berujung pada penandatanganan sebuah deklarasi dari masing-masing partai.
Diketahui, anggota KPP terdiri dari Partai NasDem, Parati Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies berpendapat, cara kerja seperti itu dilakukan sebagai sikap bertanggung jawab kepada rakyat. KPP, lanjutnya, tidak bekerja dalam rangka membuat spekulasi dan kebingungan di tengah masyarakat.
"Di luar sana rakyat sedang menghadapi masalah kebutuhan pokok yang harganya mahal, lapangan pekerjaan yang terbatas, bicara ketimpangan," pungkas Anies. (Z-8)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved