Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOALISI Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral pada Pemilu 2024. Koalisi itu diketahui beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Tentu kita juga berharap pak Jokowi, dengan kenegarawanannya, beliau bisa bersikap netral," kata anggota Tim 8 dari PKS, Muhammad Sohibul Iman saat konferensi KPP bersama Anies di Jakarta, Jumat (5/5).
Menurut Sohibul, netralitas Jokowi dibutuhkan untuk menciptakan kompetisi yang kondusif. Sehingga, lanjutnya, pemimpin pengganti Presiden Jokowi selanjutnya menjadi pemimpin yang lahir dari kompetisi yang adil.
Baca juga: Pengamat BRIN Sebut NasDem Bebas Menentukan Sikap Politik di 2024
Selain itu, harapan netralitas juga ditujukan kepada para penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah lainnya. Sohibul mengatakan, mereka wajib menciptakan jalannya pemilu yang jujur, adil, serta tidak memihak siapapun.
Dalam acara tersebut, anggota Tim 8 dari Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, mengungkap harapan netralitasnya Jokowi juga menyeruak pada pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan tadi siang.
Baca juga: Anies Jawab Kemungkinan Airlangga jadi Cawapresnya
Menurut Sugeng, kedua tokoh menyadari pentingnya persatuan. Surya dan Luhut, lanjutnya, juga sepakat bahwa dinamika politik yang terjadi melalui pembentukan koalisi antarpartai politik tidak boleh menciptakan hal yang mengancam. Bahkan, Sugeng mengatakan bahwa Surya sempat menyampaikan ke Luhut agar Presiden Jokowi tidak berpihak pada calon tertentu.
"Tadi (Surya dan Luhut) saling mengingatkan. Mohon maaf, pak Surya juga mengingatkan kalau kayak gini, kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah, dalam hal ini, misalnya, pemerintah atau presiden yang berpihak kepada pada calon tertentu," terang Sugeng.
"Itu seyogianya harus dihapuskan. Dan itu sepakat di level itu," pungkasnya. (Tri/Z-7)
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PKB bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved