Koalisi Pendukung Anies Minta Jokowi Netral pada Pemilu 2024

KOALISI Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral pada Pemilu 2024. Koalisi itu diketahui beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Tentu kita juga berharap pak Jokowi, dengan kenegarawanannya, beliau bisa bersikap netral," kata anggota Tim 8 dari PKS, Muhammad Sohibul Iman saat konferensi KPP bersama Anies di Jakarta, Jumat (5/5).

Menurut Sohibul, netralitas Jokowi dibutuhkan untuk menciptakan kompetisi yang kondusif. Sehingga, lanjutnya, pemimpin pengganti Presiden Jokowi selanjutnya menjadi pemimpin yang lahir dari kompetisi yang adil.

Baca juga: Pengamat BRIN Sebut NasDem Bebas Menentukan Sikap Politik di 2024

Selain itu, harapan netralitas juga ditujukan kepada para penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah lainnya. Sohibul mengatakan, mereka wajib menciptakan jalannya pemilu yang jujur, adil, serta tidak memihak siapapun.

Dalam acara tersebut, anggota Tim 8 dari Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, mengungkap harapan netralitasnya Jokowi juga menyeruak pada pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan tadi siang.

Baca juga: Anies Jawab Kemungkinan Airlangga jadi Cawapresnya

Menurut Sugeng, kedua tokoh menyadari pentingnya persatuan. Surya dan Luhut, lanjutnya, juga sepakat bahwa dinamika politik yang terjadi melalui pembentukan koalisi antarpartai politik tidak boleh menciptakan hal yang mengancam. Bahkan, Sugeng mengatakan bahwa Surya sempat menyampaikan ke Luhut agar Presiden Jokowi tidak berpihak pada calon tertentu.

"Tadi (Surya dan Luhut) saling mengingatkan. Mohon maaf, pak Surya juga mengingatkan kalau kayak gini, kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah, dalam hal ini, misalnya, pemerintah atau presiden yang berpihak kepada pada calon tertentu," terang Sugeng.

"Itu seyogianya harus dihapuskan. Dan itu sepakat di level itu," pungkasnya. (Tri/Z-7)