Pengamat BRIN Sebut NasDem Bebas Menentukan Sikap Politik di 2024

Sikap Partai NasDem yang berada di dua posisi dengan tetap konsisten mendukung pemerintahan Joko Widodo dan punya pilihan calon presiden (capres) lain untuk Pemilu 2024, dinilai sebagai suatu pilihan politik yang sah- sah saja. 

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan sikap politik itu tidak salah dan wajar dalam berpolitik. 

Sikap yang diambil partai NasDem pun menurutnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan yang sekarang ada sampai berakhir pada Oktober 2024

“Itu suatu pilihan politik yang sah-sah saja diambil parpol. Yang pasti memang NasDem tidak mengganggu pemerintahan saat ini dan tetap komit dan tetap memberikan yang terbaik untuk pemerintahan, kader terbaik dan pilihan partai tetap ada pada pemerintahan, tetap bekerja dan pilihan ada hak partai,” terangnya, Jumat (5/5).

Baca juga : Anies Jawab Kemungkinan Airlangga jadi Cawapresnya

Kebebasan partai politik menentukan pilihannya juga terjadi pada partai lain yang merupakan partai koalisi pemerintahan saat ini. Dalam perjalannya partai politik masih melakukan penjajakan sampai akhirnya keputusan final pilihan berkoalisi.

“Ini sebetulnya sama saja dengan partai sekarang juga belum pasti masih bongkar pasang dan dalam lingkup koalisi yang sama seperti KIB Gerindra sudah tidak bareng lagi. Jadi biasa saja sebetulnya tidak perlu ada pikiran yang aneh-aneh,” cetusnya.

Baca juga : Surya Paloh Kantongi Nama 5 Kandidat Cawapres Anies

Sedangkan Guru Besar Psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengungkapkan sikap politik partai NasDem seharusnya tidak membingungkan psikologi pemilih. Dalam persepktif psikologi pemilih hanya memiliki binari yakni sikap apakah kita akan mendukung petahana ataukah pilihan lain atau alternatif.

“Sebenarnya psikologi pemilih itu hanya ada dua itu apakah dilanjutkan atau diganti, jadi cuma dua kubu sebetulnya. Jadi NasDem membuat publik pendukungnya bingung. Maka memang harus mempertimbangakan psikologi pemilih. Caleg juga butuh efek ekor jas, apakah challenger atau incumbent jadinya setengah-setengah. Buatlah kategori yang jelas,” ungkapnya.

Dia menilai sejak awal seharusnya NasDem bisa bersikap untuk mundur dari pemerintahan sebab jika dilihat dari fatsun Joko Widodo sebagai pengikat koalisi yang ada, namun dinamika politik menunjukan bahwa yang partai yang disatukan Jokowi sedang menjajaki koalisi untuk pilpres 2024.

“Dari penjajakan ini calon di antaranya partai koalisi dan bukan dari oposisi. ini harusnya NasDem memutuskan sikap politiknya dengan jelas. Kecuali NasDem mau pindah lagi tidak,” tukasnya. (Z-8)