Anies Jawab Kemungkinan Airlangga jadi Cawapresnya

ANIES Rasyid Baswedan menjawab kemungkinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut Anies, sosok cawapres yang dipertimbangkan pihaknya dipastikan masuk dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Diketahui, KPP sampai saat ini masih beranggotakan tiga partai politik, yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies mengatakan, Tim 8 dari KPP telah mengerucutkan sosok cawapresnya menjadi lima nama.

"Yang jelas, kita yakin, bila berada di dalam koalisi (KPP), maka menjadi konsiderasi. Kalau tidak berada dalam koalisi, ya sulit menjadi konsiderasi," kata Anies dalam konferensi pers KPP di Jakarta, Jumat (5/5).

Baca juga : Surya Paloh Kantongi Nama 5 Kandidat Cawapres Anies

Ketua DPP Partai NasDem yang ditemui usai acara tersebut menegaskan, jika Airlangga ingin dipertimbangkan sebagai bakal cawapres Anies, Partai Golkar harus masuk ke dalam KPP terlebih dahulu.

"Kalau Pak Airlangga mau, ya masuk dulu," aku Willy.

Baca juga : Tidak Terlibat RUU Ciptaker, Anies Baswedan Berpihak pada Buruh

Jika Golkar bergabung dengan KPP, ia memastikan perundingan soal sosok bakal cawapres Anies bakal berubah. Saat ini, lanjut Willy, Tim 8 sedang menyusun skala prioritas dan proyeksi analisis tantangan pada 2024. Hal itu digunakan untuk menentukan bakal cawapres Anies.

Setidaknya, ada beberapa tantangan zaman yang dapat menentukan sosok penadmping Anies dalam Pilpres 2024. Tantangan itu antara lain prinsip good governance atau reformasi birokrasi, geopolitik global, penegakan hukum dan korupsi, serta masalah ekonomi.

"Itu yang kita diskusikan, sehingga nanti refer ke problem-problem tersebut. Baru kemudian tokohnya siapa yang kompatibel dengan hal-hal tersebut," terangnya.

Menurut Willy, pihaknya mempertimbangkan 12 nama sebelum akhirnya mengerucut ke lima nama bakal cawapres Anies. Ia menyebut sosok bakal cawapres Anies akan diumumkan pada Juli 2023.

"Kita ada time limit kok. Juli sudah harus selesai dan kita harus declare," pungkas Willy. (Z-8)