Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENANGGAPI isu ketidakhadiran bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dalam acara peringatan Hari Buruh. Juru bicara Relawan Perubahan Indra Kusumah membeberkan sejumlah alasan terkait keberpihakan Anies terhadap buruh lewat sejumlah kebijakan yang pernah dilakukan.
“Meskipun berhalangan hadir, selain karena belum menerima undangan, tapi keberpihakan mas Anies kepada buruh sudah jelas. Salah satunya melalui kebijakan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 lalu. Meskipun dikatakan melawan UU Cipta Kerja (Ciptaker), bahkan tak sedikit pengusaha yang memprotes sampai digugat oleh APINDO ke PTUN, mas Anies tetap lebih memilih mementingkan asas keadilan bagi para buruh,” ujarnya, Jumat (5/5)
Saat itu Pemprov DKI Jakarta membalas gugatan tersebut dengan mengajukan banding untuk mempertahankan kebijakan yang telah diambil. Hal ini diungkapkan Indra sebagai bentuk konsistensi Anies untuk memberikan keadilan, di tengah ramainya kontroversi pengesahan UU Ciptaker yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.
Baca juga: Wasekjen Gerindra: Tuntutan Buruh Mampu Diatasi Jika Prabowo Subianto Jadi Presiden
“Seharusnya menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengacu pada UU Ciptaker. Tapi mas Anies melihat, tidak cocok diterapkan di Jakarta, karena hanya naik 0,8%. Nyatanya, mas Anies menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh, dari 4,6 juta naik jadi 4,9 juta, dengan harapan bisa membantu daya beli masyarakat. Dan saat ini terbukti UMP Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia,” imbuhnya.
Indra menjelaskan Anies pernah memastikan dirinya tidak pernah terlibat dalam diskusi pembahasan RUU Ciptaker. Meski namanya masuk ke dalam salah satu tim satgas sebagai perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Baca juga: Hari Buruh, Ganjar Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Buruh di Pilpres 2024
“Tidak hanya dalam implementasi penetapan UMP Jakarta. Beliau juga pernah memastikan tidak pernah terlibat, dalam UU Ciptaker ini,” pungkasnya.
Ia berharap, sejumlah kebijakan nyata dan sikap jelas yang diambil oleh Anies bisa menjadi pertimbangan bagi buruh dalam menentukan calon pemimpin di Pilpres 2024 mendatang.
“Mas Anies merupakan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh, rekam jejaknya ada. Insya Allah beliau yang paling memahami kebutuhan pekerja,” tandasnya. (Sru)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved