Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MENANGGAPI isu ketidakhadiran bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dalam acara peringatan Hari Buruh. Juru bicara Relawan Perubahan Indra Kusumah membeberkan sejumlah alasan terkait keberpihakan Anies terhadap buruh lewat sejumlah kebijakan yang pernah dilakukan.
“Meskipun berhalangan hadir, selain karena belum menerima undangan, tapi keberpihakan mas Anies kepada buruh sudah jelas. Salah satunya melalui kebijakan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 lalu. Meskipun dikatakan melawan UU Cipta Kerja (Ciptaker), bahkan tak sedikit pengusaha yang memprotes sampai digugat oleh APINDO ke PTUN, mas Anies tetap lebih memilih mementingkan asas keadilan bagi para buruh,” ujarnya, Jumat (5/5)
Saat itu Pemprov DKI Jakarta membalas gugatan tersebut dengan mengajukan banding untuk mempertahankan kebijakan yang telah diambil. Hal ini diungkapkan Indra sebagai bentuk konsistensi Anies untuk memberikan keadilan, di tengah ramainya kontroversi pengesahan UU Ciptaker yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.
Baca juga: Wasekjen Gerindra: Tuntutan Buruh Mampu Diatasi Jika Prabowo Subianto Jadi Presiden
“Seharusnya menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengacu pada UU Ciptaker. Tapi mas Anies melihat, tidak cocok diterapkan di Jakarta, karena hanya naik 0,8%. Nyatanya, mas Anies menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh, dari 4,6 juta naik jadi 4,9 juta, dengan harapan bisa membantu daya beli masyarakat. Dan saat ini terbukti UMP Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia,” imbuhnya.
Indra menjelaskan Anies pernah memastikan dirinya tidak pernah terlibat dalam diskusi pembahasan RUU Ciptaker. Meski namanya masuk ke dalam salah satu tim satgas sebagai perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Baca juga: Hari Buruh, Ganjar Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Buruh di Pilpres 2024
“Tidak hanya dalam implementasi penetapan UMP Jakarta. Beliau juga pernah memastikan tidak pernah terlibat, dalam UU Ciptaker ini,” pungkasnya.
Ia berharap, sejumlah kebijakan nyata dan sikap jelas yang diambil oleh Anies bisa menjadi pertimbangan bagi buruh dalam menentukan calon pemimpin di Pilpres 2024 mendatang.
“Mas Anies merupakan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh, rekam jejaknya ada. Insya Allah beliau yang paling memahami kebutuhan pekerja,” tandasnya. (Sru)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved