Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh jajarannya untuk tidak membuat kegaduhan guna memaksimalkan kinerja. Dia mengibaratkan seluruh karyawan ada di sebuah kapal besar yang semuanya harus tenang supaya selamat berlayar di lautan.
"KPK bisa diibaratkan sebuah perahu besar, dan kita semua adalah penumpangnya. Dia memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas korupsi. Namun tujuan itu sulit diwujudkan apabila kita masih berdamai dengan korupsi. Karena itu bekal saya, bekal untuk kita semua, mari kita sama-sama di dalam kapal besar mencapai tujuan dan tidak pernah ada kegaduhan di dalam kapalnya," ujar Firli melalui keterangan tertulis, Rabu (3/5).
Dia mengatakan pimpinan KPK bakal menyelesaikan masa tugas dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, semua pegawai diminta memaksimalkan kinerja agar korupsi bisa tetap terus diberantas.
Firli juga meminta para pegawai tidak hanya menganggap pemberantasan korupsi sekadar pekerjaan belaka. Dia ingin tindakan itu dijadikan pengabdian yang tidak kenal pamrih untuk negara.
"Kita sama-sama sudah memilih ladang pengabdian kita, profesi kita, kerja keras, kerja cerdas, dalam rangka pemberantasan korupsi," ucap Firli.
Baca juga: KPK Duga AKBP Achiruddin Palsukan Pelat Nomor Moge Harley Davidson
Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut pengabdian para pimpinan cuma tinggal delapan bulan lagi. Para pegawai diharap memaksimalkan kinerja agar seluruh komisioner saat ini bisa mewarisi capaian yang baik dan bisa dikenang oleh komisioner berikutnya.
"Tentunya kita harus meninggalkan hal yang baik, kita harus meninggalkan legacy yang bisa dikenang oleh penerus kita yang berada di KPK. Oleh karena itu di waktu yang singkat ini mungkin bisa kita lebih tingkatkan kinerja kita sehingga benar-benar orang mengatakan bahwa kita telah berbuat untuk nusa dan bangsa dalam pemberantasan korupsi," tutur Tumpak. (Z-11)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved