Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh jajarannya untuk tidak membuat kegaduhan guna memaksimalkan kinerja. Dia mengibaratkan seluruh karyawan ada di sebuah kapal besar yang semuanya harus tenang supaya selamat berlayar di lautan.
"KPK bisa diibaratkan sebuah perahu besar, dan kita semua adalah penumpangnya. Dia memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas korupsi. Namun tujuan itu sulit diwujudkan apabila kita masih berdamai dengan korupsi. Karena itu bekal saya, bekal untuk kita semua, mari kita sama-sama di dalam kapal besar mencapai tujuan dan tidak pernah ada kegaduhan di dalam kapalnya," ujar Firli melalui keterangan tertulis, Rabu (3/5).
Dia mengatakan pimpinan KPK bakal menyelesaikan masa tugas dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, semua pegawai diminta memaksimalkan kinerja agar korupsi bisa tetap terus diberantas.
Firli juga meminta para pegawai tidak hanya menganggap pemberantasan korupsi sekadar pekerjaan belaka. Dia ingin tindakan itu dijadikan pengabdian yang tidak kenal pamrih untuk negara.
"Kita sama-sama sudah memilih ladang pengabdian kita, profesi kita, kerja keras, kerja cerdas, dalam rangka pemberantasan korupsi," ucap Firli.
Baca juga: KPK Duga AKBP Achiruddin Palsukan Pelat Nomor Moge Harley Davidson
Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut pengabdian para pimpinan cuma tinggal delapan bulan lagi. Para pegawai diharap memaksimalkan kinerja agar seluruh komisioner saat ini bisa mewarisi capaian yang baik dan bisa dikenang oleh komisioner berikutnya.
"Tentunya kita harus meninggalkan hal yang baik, kita harus meninggalkan legacy yang bisa dikenang oleh penerus kita yang berada di KPK. Oleh karena itu di waktu yang singkat ini mungkin bisa kita lebih tingkatkan kinerja kita sehingga benar-benar orang mengatakan bahwa kita telah berbuat untuk nusa dan bangsa dalam pemberantasan korupsi," tutur Tumpak. (Z-11)
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai bukti modus rasuah di Indonesia semakin kompleks.
KPK tengah mencari bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tender yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved