Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DUKUNGAN kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024 terus mengalir.
Kali ini dukungan mengalir dari organisasi masyarakat (ormas) Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President. Bahkan, dukungan kepada Prabowo itu segera dideklarasikan dalam waktu dekat bersama Prabowo Subianto.
Deklarasi juga beriringan dengan pelantikan semua Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Prawiro Indonesia oleh Prabowo Subianto.
Baca juga: Wiranto: Prabowo Penuhi Kriteria Jadi Capres 2024
"Kami akan mendeklarasikan pada Juni 2023, untuk lokasinya, bisa JIS (Jakarta International Stadium) atau Sentul (Bogor)," kata Ketua Umum Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President, Hengky Luntungan, dalam keterangannya, di Jakarta, hari ini.
Menurut dia, deklarasi tersebut akan dihadiri sekitar 100 ribu anggota Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President terutama dari tiga provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Prawiro Indonesia, kata Hengky, telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia. Prawiro Indonesia terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari eks jenderal, petani, pedagang, buruh, dan nelayan.
"Semuanya mendorong dan mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029," ucap dia.
Baca juga: Prabowo Sambangi Kediaman Aburizal Bakrie, Bahas Koalisi?
Prawiro Indonesia pun, kata Hengky, akan berkomitmen mendukung Prabowo Subianto hingga terpilih jadi presiden. Komitmen itu ditunjukkan oleh semua anggota sejak awal.
"Itu jadi penting agar tidak ada pengkhianatan dalam pergerakan ini," tutur Hengky.
Sekjen Prawiro Indonesia Syamsuddin Siregar menyampaikan bangsa dan negara akan lebih baik apabila pemimpin tegas seperti Prabowo menjadi presiden.
Dewan Penasehat Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President Prof Subur Budhisantoso menambahkan Prabowo merupakan sosok nasionalis yang sejati.
Itu dibuktikan misalnya saat dia kalah, dia siap menjadi menteri untuk membantu kompetitornya pada Pilpres 2019 lalu.
"Artinya, dia tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dia mengutamakan kepentingan nasional. Saya terpanggil kembali untuk mendukung Prabowo. Beliau ingin kami ikut serta," kata Subur.
Subur pun meminta agar Prawiro Indonesia tidak hanya mengerahkan massa dan sosialisasi di akar rumput dan media sosial. Yang juga tidak kalah penting, merapikan struktur organisasi demi kemenangan Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024. (RO/S-2)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved