Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut nama Prabowo Subianto jadi salah satu bakal calon wakil presiden potensial untuk menemani Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Djayadi menilai, Jokowi berupaya untuk menyatukan Gubernur Jawa Tengah dengan Menteri Pertahanan itu.
"Karena posisi Ganjar sudah jelas sebagai capres dan didukung juga oleh Jokowi, maka dukungan Jokowi terhadap Prabowo menurut saya adalah upaya untuk mengajak Prabowo jadi pasangan Ganjar sebagai cawapres," ujar Djayadi saat dihubungi, Minggu (23/4/2023).
Baca juga: Pencapresan Ganjar Bisa Ubah Peta Koalisi Parpol
Menurut Djayadi, upaya Jokowi untuk menggaet Prabowo sudah terlihat selama lima bulan terakhir. Jokowi seolah mengendors Prabowo melalui keakraban keduanya dalam komunikasi yang intens saat pertemuan-pertemuan terakhir.
Sehingga elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu tampak meningkat dalam kurun belakangan.
Baca juga: Soal Cawapres, Ganjar Ingin yang Satu Visi-Misi
"Diperkirakan tadinya Prabowo potensial menjadi capres, tetapi kalau melihat situasi sekarang tidak mungkin Jokowi sebagai kader PDI-P dan dia sudah menyatakan dukungan yang tegas soal Ganjar sebagai capres di pengumuman, tidak mungkin pak Jokowi mengubah posisinya dari mendukung Ganjar menjadi capres berubah mendukung Ganjar menjadi cawapres kan gak mungkin, sulit," ujar Djayadi.
Dia menambahkan, Jokowi tampak seperti sosok yang akan menjadi perantara untuk menjembatani rencana koalisi partai-partai dalam pengusungan capres-cawapres.
Sehingga tidak menampik kemungkinan besarnya kans antara Ganjar-Prabowo menjadi pasangan di pilpres mendatang.
"Soal diterima atau tidak itu kan soal perkembangan dinamika politik ke depannya. Jadi kalau kita bicara soal apakah ada kans Prabowo jadi cawapres Ganjar, ada kans nya. Tergantung apakah Jokowi bisa meyakinkan Pak Prabowo soal itu. Dan tentu nanti akan tergantung kepada bagaimana perjanjian antara Prabowo dengan Ganjar dan PDI-P," ungkap Djayadi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Prabowo merupakan salah satu tokoh potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Ganjar.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai melaksanakan salat Id di Masjid Syeikh Zayed, Kota Solo, Jateng.
"Nah termasuk Pak Prabowo (bacawapres potensial Ganjar)," katanya.
Jokowi pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan nama-nama bacawapres yang nantinya akan diumumkan oleh partai. (Ykb/Z-7)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved