Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk menjadi bakal calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari PDIP. Ia meminta dukungan kader PDIP dan publik.
"Insyaallah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, mohon dukungan, mohon doanya," kata Ganjar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 April 2023.
Baca juga : KIB Buka Opsi Sodorkan Cawapres untuk Ganjar
Ia juga memastikan bakal melanjutkan program-program yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan bila ia terpilih jadi presiden kedelapan RI.
Baca juga : Kembali ke Solo, Jokowi Satu Mobil dengan Ganjar Pranowo
"Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi fundamen yang sudah dibangun mesti kita lanjutkan, hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, dimana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan. Sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu," ucap Ganjar.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ganjar sebagai capres pada Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar tanpa berkoalisi. (Z-8)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved