Perang Tidak Bisa Menyelesaikan Konflik Papua

SENATOR  Papua Barat sekaligus Ketua Pansus Papua Filep Wamafma mengingatkan tidak ada yang bisa diharapkan dari perang dalam penyelesaian konflik di Papua. Berbagai upaya sudah disampaikan ke pemerintah, namun tidak ada realisasi. 

“Persoalan ini sudah disuarakan sejak lama dari kami DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan membentuk pansus papua. Kenyataannya ini (masukan) tidak direalisasikan oleh pemerintah. Kami lebih condong persoalan di Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer. Memang kita akui bahwa masalah yang hari ini terjadi di papua bukan sebatas baru terjadi. Ini ada sejarahnya sampai hari ini masih berkembang dan tumbuh di generasi muda dan ini ada akar penyebabnya,” ungkap Felipe, Kamis (20/4)

Kontak senjata, kata Felipe menjadi solusi terakhir. Pemerintah diminta mengedepankan dialog. “Ini adalah konteks dalam negeri bagaimana starategi kita agar konflik ini berakhir. Jangan kita korban prajurit kita dalam hadapi kasus bersenjata. Mereka punya keluarga, anak dan keinginan masa depan, jadi menurut saya proses yang dilakukan oleh TNI sekarang perlu dievauasi agar tidak jatuh korban dari dua belah pihak,” imbuhnya.

Baca juga: TNI Konfirmasi Prajurit Gugur Diserang KKB Bertambah Jadi Empat Orang

Peneliti Papua Universitas Paramadina Adriana Elisabeth menekankan putusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pasti diketahui Presiden Joko Widodo, selaku panglima tertinggi. Perintah siaga tempur, kata Adriana menambah panas konflik Papua. Langkah itu dinilai tidak tepat, apalagi bila tujuannya membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrten.

“Jadi kemungkinan bukan untuk membebaskan, tapi menangkap komandannya (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Egianus Kogoya). Kalau ini bisa membebaskan pilot secara aman, tapi ini saya kira ini bukan target utamanya," ujarnya. 

Baca juga: DPR Sebut Pemerintah Tidak Miliki Desain Menyelesaikan Masalah Papua

Menurut Adriana, sumber di daerah konflik seharusnya didengar terlebih dahulu dan tidak hanya satu sumber. Pernyataan ini berkaitan dengan klaim kelompok TPNPB yang disebut masih menahan 12 jenazah TNI.

“Kalau seperti ini pilot kemungkinan tidak selamat juga besar. Tapi ini sudah perintah dan sudah mengatakan harus menyiapkan segera. Tidak lagi fokus pembebasan pilotnya,” ujarnya. 

Adriana menekankan tindakan TNI tergantung pada putusan politiknya. Semakin panasnya kondisi di Papua, dikhawatirkan akan membuat jatuh korban baru. 

“Untuk menghadapi serangan ini harus diukur sampai kapan operasi tempur ini, jadi harus ada putusan politik perhitungan jelas dan targetnya. Presiden harus berkomunikasi terus dan memantau TNI untuk target dan sampai kapan karena memang harus ada putusan politik,” tukasnya. (Z-3)