DPR Sebut Pemerintah Tidak Miliki Desain Menyelesaikan Masalah Papua

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta menilai adanya rangkaian serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.

Diketahui, baru-baru ini, KKB menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/4).

Hingga saat ini pihak TNI baru memastikan 1 prajurit gugur yaitu Pratu Miftakhul Arifin, 4 prajurit terluka dan masih ada 4 prajurit yang dalam pencarian.

Baca juga: TNI Konfirmasi Prajurit Gugur Diserang KKB Bertambah Jadi Empat Orang

Akibat insiden ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan menaikkan status menjadi Siaga Tempur di wilayah Rawan di Papua.

Tak Setengah Hati Selesaikan Rangkaian Kekerasan oleh KKB

Atas insiden ini, Sukamta meminta pemerintah untuk tidak setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB.

Termasuk saat kemudian Panglima TNI menaikan status menjadi Siaga Tempur, menurutnya, tidak boleh setengah-setengah.

Baca juga: DPR: Gangguan Keamanan di Papua Tidak Bisa Diselesaikan dengan Cara Biasa

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," jelasnya.

"Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” terang Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4).

Menurut Sukamta, mestinya pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

Baca juga: TPNPB-OPM Papua Siap Ladeni Ancaman Wapres dan Panglima TNI

“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” ungkap politikus PKS ini.

Anggota DPR asal Dapil Yogyakarta ini juga menyoroti anggaran untuk TNI melalukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya.

“Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personil, penambahan peralatan tempur, sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati. Maka menjadi sangat penting pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif,” tutup Sukamta. (RO/S-4)