Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota parlemen Spanyol menolak rancangan undang-undang (RUU) tentang Amnesti Catalan. Partai garis keras menilainya sebagai calon regulasi yang tidak efektif.
RUU tersebut kini akan dikirim kembali ke komisi parlemen dan menjadi kemunduran besar bagi Perdana Menteri Sosialis Pedro Sanchez selaku inisiatornya. Dampak lain menunjukkan bahwa Sanchez tidak mampu mengkonsolidasikan kekuatannya di parlemen.
RUU tersebut ditolak dengan perolehan 179 suara berbanding 171 suara dari 350 kursi parlemen. Rencananya jika disahkan RUU ini akan berlaku bagi tokoh separatis kemerdekaan Catalan 2017. Misalnya yang kini duduk sebagai pemimpin partai separatis garis keras atau JxCat, Carles Puigdemont.
Baca juga : Ahmad Sahroni Kecam Aksi KKB Tewaskan Tiga Warga Sipil
Dia adalah pemimpin regional Catalan pada 2017 dan melarikan diri ke Belgia untuk menghindari sanksi hukum. Meskipun JxCat telah menuntut RUU tersebut sebagai imbalan atas dukungan parlemennya untuk mengamankan masa jabatan Sanchez lagi.
JxCat memberikan suara menentang RUU tersebut pada menit-menit terakhir. Tindakan tersebut membuat marah pemerintah, dan Menteri Kehakiman Felix Bolanos mengatakan mengaku kecewa dengan parlemen yang menolak RUU tersebut.
JxCat ingin mengubah teks tersebut untuk menjamin amnesti akan berlaku bagi siapa pun yang dituduh melakukan terorisme atau pengkhianatan. Frasa itu belum ada dalam RUU tersebut.
Baca juga : DPR: Menyedihkan, TNI Terlibat Jual-Beli Senjata di Wilayah Konflik Papua
“Teks ini merupakan titik awal yang baik namun terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh sistem peradilan Spanyol yang berprasangka buruk untuk membiarkan amnesti menjadi berantakan,” kata anggota parlemen JxCat, Miriam Nogueras. (AFP/M-3)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
Pedoman itu menetapkan bahwa perilaku separatis kemerdekaan Taiwan termasuk dalam tindak pidana melakukan dan menghasut pemisahan diri.
Salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang.
Ia menjelaskan bahwa kelompok separatisme di Papua tidak memiliki dukungan baik secara de jure maupun de facto dari negara-negara lain.
Kelompok separatis mengkaim telah membunuh 98 tentara Mali dalam serangan di pusat negara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved