Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEJAK akhir tahun lalu, maraknya pemberitaan munculnya gerakan separatisme dan radikalisme yang menyusup melalui aliran agama membuat sebagian kalangan mewanti-wanti terhadap berkembangnya ideologi baru yang menggiring pada aksi separatisme. Hal itu semakin diperkuat dengan banyaknya Napiter (Narapidana Terorisme) yang bebas bersyarat maupun bebas seutuhnya di berbagai lapas di sejumlah daerah, baik karena remisi kemerdekaan ataupun hari raya, maupun karena catatan berkelakuan baik. Namun, pulangnya mereka kepada keluarga tentu menyimpan beberapa kekhawatiran, baik dari mantan napiter itu sendiri maupun lingkungan sosial dimana ia tinggal setelahnya.
Mengutip pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Prof Mohammed Rycko Amelza Dahniel, 23 April 2024 lalu, “Ideologi ini tidak hanya muncul di permukaan. Ideologi ini sekarang berkembang di bawah permukaan, hidup berkembang di dalam kehidupan masyarakat.”
Pernyataan tersebut secara eksplisit menyiratkan pentingnya memperhatikan potensi munculnya ideologi baru di kalangan grassroot. Hal itu ditangkap oleh Indonesia Maju Foundation (IMF) dan Bakti Dharma Tiga Belas Foundation (BDTB Foundation) ketika menyepakati komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium pada 26 Juli 2024 lalu.
Baca juga : Cegah Intoleransi, Perempuan Sangat Krusial Tentukan Pola Pikir Keluarga
Dalam keterangan resmi, Rabu (25/9), Pendiri dan Direktur Eksekutif IMF Muhamad Erfan Apriyanto menerangkan program yang diberi nama Empati (Empowerment on Managing and Preventing Agenda’s of Terrorism in Indonesia) ini akan lebih intens pada tataran masyrakat akar rumput melalui preventif, mitigasi dan after-treatment yang menyasar pada sisi penguatan peran perempuan.
Penguatan peran ini nantinya akan diorkestrasikan melalui program lanjutan pada sisi ekonomi, baik melalui pemberdayaan ekonomi melalui women entrepreneurship ataupun penguatan softskill bagi para eks-napiter dan pasangannya.
Penguatan skills-set ini nantinya akan mengandeng lembaga sertifikasi profesi, sehingga kemampuan mereka dapat diterima di dunia kerja, mengigat masih melekatnya stigma dan sterotipe pada eks-napiter yang ini menjadi penghalang mereka kembali ke masyarakat baik secara sosial maupun aspek ekonomi.
Baca juga : Kaum Perempuan Suri Teladan dalam Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme
Sedangkan program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok, karena umumnya mereka memiliki lingkaran lingkaran kecil dalam kelompok sosialnya, seperti di Desa Dadibou ada kelompok Jaringan JI dan Daulah, atau di Desa Suralaga dengan kuatnya Jaringan Salafi. Dua desa ini adalah contoh sasaran dari program Empati di atas yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Apa yang disampaikan dari sisi program sangat selaras dengan kuatnya kaderisasi di tubuh Yayasan Bakti Dharma Tiga Belas, yang memang dimotori dan dipimpin oleh para perempuan. Yayasan ini memiliki kesatuan di Jakarta, Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Menurut Adiati Kusumawardhani, ia sangat mendukung gagasan ini demi menjaga keutuhan NKRI dan penguatan peran perempuan di segala aspek,
Baca juga : Perempuan Benteng Kokoh Lindungi Anak dari Penyebaran Radikalisme
”Saya tentu sepaham dengan maksud tersebut, karena memutus mata rantai jaringan jaringan yang potensial mengarah pada radikalisme ini dibangun dari lini terkecil, keluarga. Selain itu, belajar dari banyaknya kasus, wanita kerap hanya dijadikan objek. Di sini, kami hendak membangun peran wanita tersebut yang subjektif pada orientasi pemahaman itu yang umumnya mereka tergerak pada ideologi yang salah karena motif ekonomi”. Direktur Eksekutif BDTB Foundation itu menimpali dengan beberapa kasus bom bunuh diri akibat motif ekonomi yang dimaksud seperti bom gereja di Medan pada 2016 dan bom di Surabaya pada 2018 yang merenggut banyak korban juga karena motif ekonomi.
Pada akhirnya, kesepakatan kedua belah pihak tersebut akan dilanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi dengan dukungan dari lembaga nirlaba asal Jenewa, Swiss yang nantinya juga akan mendukung program Empati tersebut.
Menurut Erfan dan Adiati, program ini akan menyasar sejumlah desa di NTT, NTB dan beberapa lokasi lain seperti Sulawesi seperti Morowali dan Palu, sementara ada lokasi khusus di Jakarta yakni melalui Sentra Handayani yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial.
Keduanya juga membangun kolaborasi ini sebagai wujud atas pentingnya penguatan ideologi melalui peran wanita dengan dukungan multisektor untuk memitigasi dan mengayomi para eks-napiter agar tak kembali ke lingkungan yang salah. (Z-1)
Menstruasi yang normal dan teratur adalah tanda bahwa reproduksi perempuan dalam kondisi baik, dan tubuh secara keseluruhan dalam keadaan sehat.
Seiring dengan pertambahan usia pada perempuan serta kehamilan mampu menyebabkan penurunan kekuatan otot panggul dalam menopang organ-organ vital.
Perjuangan perempuan Indonesia hari ini ialah kelanjutan dari jejak-jejak lokal yang pernah berjaya, tapi kini dibingkai dalam ideologi negara, yaitu Pancasila.
BRInita merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI Peduli yang berfokus pada tiga pilar utama: pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan.
POTENSI perempuan di sejumlah sektor harus mampu ditingkatkan melalui berbagai upaya pemberdayaan sebagai bagian dari langkah mengakselerasi pembangunan nasional.
Pada tahun ini, peringatan Hari Aksi Kesehatan Perempuan Internasional mengangkat tema Dalam Solidaritas Kita Melawan: Perjuangan Kita, Hak Kita.
Pedoman itu menetapkan bahwa perilaku separatis kemerdekaan Taiwan termasuk dalam tindak pidana melakukan dan menghasut pemisahan diri.
Salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang.
Ia menjelaskan bahwa kelompok separatisme di Papua tidak memiliki dukungan baik secara de jure maupun de facto dari negara-negara lain.
Loncatan politik negeri kepulauan di Samudera Pasifik itu lebih bertujuan untuk meminta bantuan Indonesia.
Saat ini, dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua umumnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved