Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Dalam kesempatan itu, Marles menekankan, posisi Australia sangat jelas mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Dia menegaskan, termasuk provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia tidak bisa diintervensi asing.
TIDAK ada tempat bagi kelompok yang ingin mengganggu ketentraman masyarakat. Sebab setiap aksi mereka hanya merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Itu sebabnya sikap pemerintah Australia yang menolak separatisme di Papua dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia mendapat mendapat pujian dari sejumlah kalangan
Menurut Ketua Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia, Nurhasanah penegasan pemerintah Australia terhadap kedaulatan Indonesia dan penolakan separatisme di Papua sangat penting. "Sebelumnya pemerintah Australia selalu dikaitkandengan kelompok separatisme atau menjadi backing mereka."
"Namun kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles menampik dugaan tersebut. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa kelompok separatisme di Papua itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan mereka," ujarnya.
Baca juga : TNI: Prioritas Utama Kita Adalah Keselamatan Pilot
Ia menjelaskan bahwa kelompok separatisme di Papua tidak memiliki dukungan baik secara de jure maupun de facto dari negara-negara lain, termasuk pemerintah Australia untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. "Australia telah menjalin kerjasama yang baik dengan Indonesia. Indonesia dan Australia telah bekerja sama di bidang kerja sama politik, perdagangan, investasi, dan pertahanan. Hubungan itu harus dijaga."
Oleh sebab itu kunjungan pemerintah Australia ke Kantor Kemenhan, menandakan bahwa pemerintah Australia ingin menolak persepsi dukungan tersebut. Posisi Australia jelas mengakui kedaulatan wilayah di Indonesia. Termasuk provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia, tidak bisa diintervensi oleh negara asing.
"Saya kira penting bagi negara-negara tetangga lain mengikuti langkah Australia, yang dengan lantang menolak kelompok separatisme dan mengakui kedaulatan NKRI," tutupnya.
Baca juga : Anggota DPR Sarankan Bentuk Markas Militer Permanen di Papua
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles di kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat (23/2) lalu.
Dalam kesempatan itu, Marles menekankan, posisi Australia sangat jelas mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Dia menegaskan, termasuk provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia tidak bisa diintervensi asing.
"Kami, Australia, mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia. Titik. Dan tidak ada dukungan untuk gerakan kemerdekaan apa pun. Kami mendukung kedaulatan wilayah Indonesia termasuk provinsi-provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia. Saya ingin memperjelas hal itu," tegasnya. (MS/N-1)
Australia membatalkan visa rapper Kanye West, setelah ia merilis lagu Heil Hitler.
Kerja sama biosekuriti yang kuat tidak hanya membantu melindungi masing-masing negara, tetapi juga kesehatan, stabilitas, dan ketahanan seluruh kawasan.
ONE Global Capital berencana mengembangkan properti mixed-use mid-rise di Five Dock, kawasan suburban Sydney, Australia.
Kunjungan ke Batam ini bertepatan dengan peringatan ke-5 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).
Diketahui, korban atas nama Radmanovic Zivan, 33 meninggal dunia dan korban Sanar Ghanim, 34 mengalami luka tembak di kaki.
Partisipasi di Indo Defence memberikan platform bagi perusahaan-perusahaan Australia yang inovatif untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Tim Satgas Ops Damai Cartenz telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan informasi lanjutan.
SEORANG anggota Polri berinisial Bripda LO ditangkap karena menjual amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia bertugas di Polres Lanny Jaya, Papua Pegunungan,
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pihak yang paling mengetahui kasus serangan itu adalah jajaran TNI dan Polri yang bertugas di daerah tersebut.
Komnas HAM RI mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved