Anggota DPR Sarankan Bentuk Markas Militer Permanen di Papua

ANGGOTA Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyarankan agar pemerintah membentuk markas militer secara permanen di Papua untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut dia, langkah itu diperlukan karena kondisi di Papua yang masih terjadi ancaman dari kelompok separatis sehingga membuat situasi mencekam seperti kejadian penembakan di Kampung Nogolait, Nduga, Papua yang menyebabkan 10 orang tewas.

"Saya mendorong dibentuk markas-markas militer di Papua bersifat permanen seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan pos jaga militer," kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Di Mana Kehadiran Negara?," di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7).

Dia mengatakan, selama ini Satuan Tugas (Satgas) yang ada di Papua sifatnya temporer atau sementara dengan masa tugas sekitar 6-12 bulan sehingga kurang maksimal dalam melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat.

Dave berharap dengan keberadaan markas militer secara permanen, akan terbangun ikatan batin yang kuat dengan masyarakat di Papua sehingga dapat memperkuat dan membangun kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Tiga Korban KKB asal Sulsel akan Peroleh Kompensasi Pemerintah

"Markas militer bersifat permanen itu agar terjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat sehingga saling memperkuat dan membangun kecintaan pada NKRI," ujarnya.

Dave menyoroti berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang terus dilakukan terutama korbannya adalah masyarakat sipil seperti ustad, pendeta, dan tokoh agama.

Menurut dia, kekerasan tersebut terus berulang tidak ada hentinya namun justru mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional.

"Mereka bersembunyi bahwa yang dilakukan KKB bukan terorisme namun pejuang kebebasan, memperjuangkan hak-hak yang tertindas," katanya.

Dia menilai, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu penegakan hukum pada pihak-pihak yang mendukung tindakan KKB secara logistik, dana, peralatan, intelijen dan lain-lain

Menurut dia, konflik yang terjadi Papua salah satunya karena pemerataan kesejahteraan yang belum merata, misalnya "kue"pembangunan dan kegiatan ekonomi di Bumi Cenderawasih sebagian besar bukan dilakuka Orang Asli Papua (OAP) sehingga menimbulkan kecemburuan dan mendorong aksi kriminalitas.

"Kita liat secara fakta dan data, seperempat masyarakat di Papua masih di bawah tingkat kemiskinan, literasi masih rendah apalagi di daerah pegunungan. Itu yang menjadi alasan kenapa masih ada konflik yang menyebabkan pertempuran dan pembunuhan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pendekatan di Papua, bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga kultural dan agama agar pemerataan pembangunan, akses pendidikan berjalan dengan baik. (RO/OL-09)