Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIKTOKERS Bima Yudho Saputro mendapat dukungan dari anggota DPR-RI. Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Lampung Almuzzammil Yusuf menilai bahwa kritikan Bima seharusnya bisa menjadi pemicu dibukanya ruang dialog antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat. Pemda tidak perlu berlebihan dengan mengintimidasi orang tua Bima sehingga terkesan anti kritik.
"Bima ini anak muda Lampung yang terdidik dan kritis yang sedang belajar jauh di negeri orang (Australia). Dia memanfaatkan trend medsos untuk mengkritik kepada pemerintah daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda, sehingga cepat viral," ujarnya kepada Media Indonesia, di Jakarta, Minggu (16/4).
Menurut Yusuf, substansi kritikan Bima sebenarnya sudah baik. Mungkin beberapa pilihan kata saja yang kurang tepat. Hal itu memang bisa bermasalah, akan tetapi yang diharapkan adalah Pemda mengambil hikmah bukan sebaliknya memanfaatkan kesalahan masyarakat untuk membungkam kritikan.
Baca juga : Sahroni Minta Kepolisian Hentikan Proses Kasus Tiktoker Lampung Bima
"Ya itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi. Kita maklumi karena kita nilai ekspresi tersebut lahir dari rasa cinta dan peduli anak muda kepada daerahnya," imbuhnya.
Yusuf meminta Pemda Lampung untuk lebih bijak menanggapi kritikan terhadap. Aparat penegak hukum pun harusnya melindungi Bima dari ancaman bukan malah melakukan intimidasi. Kasus tersebut, kata dia, tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
Baca juga : Mengenal Protection Visa Subclass 866 yang Disebut Tiktoker Awbimax Reborn
"Beri saja jawaban yang proporsional. Sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tau agenda pembangunan Pemda dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sambil tentu dengan memperbaiki kinerja," kata Yusuf.
Pelibatan publik disampaikan oleh Yusuf merupakan sarana komunikasi politik yang baik yang bisa dilakukan oleh Pemda. Dialog lintas generasi antara Pemda dengan publik bisa menjadi hal yang positif.
"Dengan cara ini saya kira justru akan baik untuk pelibatan publik, sarana komunikasi politik pemprov, Pemda dan sekaligus bisa mengundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung. Bahkan bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada Lampung," jelasnya.
Yusuf berharap kasus tersebut bisa segera diselesaikan secara bijak oleh pihak-pihak terkait. Dia berharap hal itu tidak mengganggu studi Bima di luar negeri dan tentu harus terus bersikap kritis konstruktif. (Z-8)
OBSEVATORIUM Astronomi Itera Lampung (OAIL) akan menggelar pengamatan fenomena Gerhana Bulan Total yang diperkirakan terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026.
Memasuki 2026, duet Ela-Azwar telah menyiapkan instrumen Hasil Terbaik Cepat melalui enam klaster program prioritas, termasuk beasiswa makmur dan pengembangan kawasan ekonomi desa.
Proses pergantian komisaris PT LEB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kakao bukan sekadar tanaman perkebunan biasa, melainkan sebuah sistem pertanian terintegrasi.
Kecepatan angin di wilayah Lampung umumnya berkisar antara 18-55 kilometer per jam, terutama di wilayah pesisir dan perairan seperti perairan Barat Lampung
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved