Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
TIKTOKERS Bima Yudho Saputro mendapat dukungan dari anggota DPR-RI. Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Lampung Almuzzammil Yusuf menilai bahwa kritikan Bima seharusnya bisa menjadi pemicu dibukanya ruang dialog antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat. Pemda tidak perlu berlebihan dengan mengintimidasi orang tua Bima sehingga terkesan anti kritik.
"Bima ini anak muda Lampung yang terdidik dan kritis yang sedang belajar jauh di negeri orang (Australia). Dia memanfaatkan trend medsos untuk mengkritik kepada pemerintah daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda, sehingga cepat viral," ujarnya kepada Media Indonesia, di Jakarta, Minggu (16/4).
Menurut Yusuf, substansi kritikan Bima sebenarnya sudah baik. Mungkin beberapa pilihan kata saja yang kurang tepat. Hal itu memang bisa bermasalah, akan tetapi yang diharapkan adalah Pemda mengambil hikmah bukan sebaliknya memanfaatkan kesalahan masyarakat untuk membungkam kritikan.
Baca juga : Sahroni Minta Kepolisian Hentikan Proses Kasus Tiktoker Lampung Bima
"Ya itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi. Kita maklumi karena kita nilai ekspresi tersebut lahir dari rasa cinta dan peduli anak muda kepada daerahnya," imbuhnya.
Yusuf meminta Pemda Lampung untuk lebih bijak menanggapi kritikan terhadap. Aparat penegak hukum pun harusnya melindungi Bima dari ancaman bukan malah melakukan intimidasi. Kasus tersebut, kata dia, tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
Baca juga : Mengenal Protection Visa Subclass 866 yang Disebut Tiktoker Awbimax Reborn
"Beri saja jawaban yang proporsional. Sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tau agenda pembangunan Pemda dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sambil tentu dengan memperbaiki kinerja," kata Yusuf.
Pelibatan publik disampaikan oleh Yusuf merupakan sarana komunikasi politik yang baik yang bisa dilakukan oleh Pemda. Dialog lintas generasi antara Pemda dengan publik bisa menjadi hal yang positif.
"Dengan cara ini saya kira justru akan baik untuk pelibatan publik, sarana komunikasi politik pemprov, Pemda dan sekaligus bisa mengundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung. Bahkan bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada Lampung," jelasnya.
Yusuf berharap kasus tersebut bisa segera diselesaikan secara bijak oleh pihak-pihak terkait. Dia berharap hal itu tidak mengganggu studi Bima di luar negeri dan tentu harus terus bersikap kritis konstruktif. (Z-8)
Penggunaan dan peredaran senjata api ilegal di Provinsi Lampung merupakan ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai bagian dari Operasi Sikat Krakatau, Polda Lampung juga memusnahkan 50 pucuk senjata api rakitan (senpira) dan 85 butir amunisi dengan cara digerinda.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi yang digelar di Lampung
Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut kehadiran Bhayangkara FC sebagai wujud mimpi yang telah lama diidamkan masyarakat Lampung.
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved