Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo sekaligus budayawan menekankan biaya politik yang tinggi menjadi pencetus para elite dan kepala daerah untuk melakukan korupsi dengan melakukan praktik ijon
“Ini menyangkut biaya politik yang tinggi selama biaya itu masih tinggi maka akan terus terjadi penyimpangan karena tujuannya akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Kalau di pilkada itu biaya tinggi praktik ijon yang dilakukan”
Kondisi ini menurutnya pemerintah harus dicarikan solusinya salah satunya yakni menata ulang sistem demokrasi pemilihan langsung. Salah satu yang diusulkan yakni adanya televisi publik yang difungsikan sebagai wadah kampanye.
Baca juga: Kemandirian Partai Politik Pengaruhi Potensi Korupsi
“Cara ini menurut saya bisa menekan biaya kampanye yang memakan biaya besar. Televisi publik untuk kampanye bagaimana mekanisme diatur dalam biaya politik dan partai,” imbuhnya saat dihubungi, Sabtu (15/4)
Demokrasi adalah menawarkan ide, gagasan dan meyakinkan publik serta persaingan yang memakan biaya mahal. Di sisi lain pencegahan tetap harus dikedepankan dan penindakan tidak mungkin hanya mengandalkan operasi tangkap tangan.
Baca juga: Bawaslu Soroti Iklan Partai Politik di TV, Mestinya di 21 Hari Akhir Masa Kampanye
“Demokrasi tidak ada yang ideal. Dalam demokrasi kompetisi itu muncul tokoh dan menjual dirinya untuk memilihnya dan itu marketing dalam politik dan itu butuh biaya. Popularitas di sini tidak cukup tanpa uang. Saatnya menata kembali politik kita ke pancasila dan kita harus mempunyai sistem tersendiri tidak mengikuti negara lain. Partai harus punya kemandirian,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved