Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo sekaligus budayawan menekankan biaya politik yang tinggi menjadi pencetus para elite dan kepala daerah untuk melakukan korupsi dengan melakukan praktik ijon
“Ini menyangkut biaya politik yang tinggi selama biaya itu masih tinggi maka akan terus terjadi penyimpangan karena tujuannya akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Kalau di pilkada itu biaya tinggi praktik ijon yang dilakukan”
Kondisi ini menurutnya pemerintah harus dicarikan solusinya salah satunya yakni menata ulang sistem demokrasi pemilihan langsung. Salah satu yang diusulkan yakni adanya televisi publik yang difungsikan sebagai wadah kampanye.
Baca juga: Kemandirian Partai Politik Pengaruhi Potensi Korupsi
“Cara ini menurut saya bisa menekan biaya kampanye yang memakan biaya besar. Televisi publik untuk kampanye bagaimana mekanisme diatur dalam biaya politik dan partai,” imbuhnya saat dihubungi, Sabtu (15/4)
Demokrasi adalah menawarkan ide, gagasan dan meyakinkan publik serta persaingan yang memakan biaya mahal. Di sisi lain pencegahan tetap harus dikedepankan dan penindakan tidak mungkin hanya mengandalkan operasi tangkap tangan.
Baca juga: Bawaslu Soroti Iklan Partai Politik di TV, Mestinya di 21 Hari Akhir Masa Kampanye
“Demokrasi tidak ada yang ideal. Dalam demokrasi kompetisi itu muncul tokoh dan menjual dirinya untuk memilihnya dan itu marketing dalam politik dan itu butuh biaya. Popularitas di sini tidak cukup tanpa uang. Saatnya menata kembali politik kita ke pancasila dan kita harus mempunyai sistem tersendiri tidak mengikuti negara lain. Partai harus punya kemandirian,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved