Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal menjerat setiap para pelaku korupsi. Sayangnya, daya tangkap yang dimiliki KPK tidak sebanding dengan regenerasi para pelaku rasuah.
"KPK menangkap para pejabat dan bupati, wali kota, gubernur sampai para menteri, anggota dewan, dan lain-lain itu ketepatannya sudah tepat. Tapi daya menangkapnya masih kalah dengan kecepatan regenerasi koruptornya," ujar Ghufron di Jakarta, Kamis (13/4).
Ghufron mencontohkan, ketika satu orang pejabat ditangkap, ada pihak lain yang bakal menggantikan. Padahal, posisi pejabat yang ditangkap itu risiko korupsinya masih tinggi.
Baca juga: Jokowi Angkat Bicara soal Kasus Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
"Ditangkap satu, (lalu) Ketika Pilkada ada yang mencalonkan diri untuk menduduki kedudukan yang sama, yang risiko korupsinya juga itu sama," tuturnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa proses perbaikan di sektor hulu menjadi sangat penting untuk menekan kasus korupsi.
Baca juga: Buru Banyak Bukti, KPK Perpanjang Penahanan Rafael Alun
Ia melihat, saat ini, ada proses demokrasi yang gagal menciptakan pejabat-pejabat berintegritas. Itulah yang mesti diperbaiki ke depan.
"Demokrasi yang melahirkan bukan orang-orang yang secara baik kapabilitas, baik kompetensi maupun integritas, dan komitmennya untuk rakyat itu tidak ada. Karena asumsinya kemudian seakan-akan jabatan hanya pertarungan modal untuk mendudukinya," sambung Ghufron. (Z-11)
Pemerintah akan menargetkan pembuatan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Budi enggan memerinci nama-nama orang yang sudah dimintai keterangan dalam perkara ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita lebih dari 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved