Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal menjerat setiap para pelaku korupsi. Sayangnya, daya tangkap yang dimiliki KPK tidak sebanding dengan regenerasi para pelaku rasuah.
"KPK menangkap para pejabat dan bupati, wali kota, gubernur sampai para menteri, anggota dewan, dan lain-lain itu ketepatannya sudah tepat. Tapi daya menangkapnya masih kalah dengan kecepatan regenerasi koruptornya," ujar Ghufron di Jakarta, Kamis (13/4).
Ghufron mencontohkan, ketika satu orang pejabat ditangkap, ada pihak lain yang bakal menggantikan. Padahal, posisi pejabat yang ditangkap itu risiko korupsinya masih tinggi.
Baca juga: Jokowi Angkat Bicara soal Kasus Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
"Ditangkap satu, (lalu) Ketika Pilkada ada yang mencalonkan diri untuk menduduki kedudukan yang sama, yang risiko korupsinya juga itu sama," tuturnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa proses perbaikan di sektor hulu menjadi sangat penting untuk menekan kasus korupsi.
Baca juga: Buru Banyak Bukti, KPK Perpanjang Penahanan Rafael Alun
Ia melihat, saat ini, ada proses demokrasi yang gagal menciptakan pejabat-pejabat berintegritas. Itulah yang mesti diperbaiki ke depan.
"Demokrasi yang melahirkan bukan orang-orang yang secara baik kapabilitas, baik kompetensi maupun integritas, dan komitmennya untuk rakyat itu tidak ada. Karena asumsinya kemudian seakan-akan jabatan hanya pertarungan modal untuk mendudukinya," sambung Ghufron. (Z-11)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved