Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA DPP PDIP Aria Bima saat ditemuai di gedung DPR, Kamis (13/4) mengatakan PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar. PDIP yang memiliki golden ticket dalam pemilu 2024 dikatakannya hanya mengenal istilah kerja sama dibangin koalisi.
“Kami hargai ya parpol saling ketemu. PDIP engga ada kata koalisi adanya kerja sama koalisi parlementer presidensial tidak ada koalisi. Itu politik dagang sapi untuk pilih perdana menteri. Maka kerja sama threshold PDIP tidak perlu kerja sama dengan partai manapun,” ujar Aria.
Meski demikian Aria menjelaskan permasalahan politik nasional tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PDIP. Untuk menyelesaikan masalah tersebut tetap dibutuhkan kerja sama politik antar partai. Salah satunya seperti membahas berbagai pemasalahan krusial seperti Piala Dunia U20 yang mendatangkan Israel kemudian membahas toleransi.
Baca juga : Pengamat Nilai Koalisi Besar Tak Mudah Berkongsi
“Bicarakan dong. Jadi supaya pertemuan tidak sekadar navigasi hitung menang kalah dan apa dapat apa. Ini tidak mencerdaskan rakyat dan penggoblokan nasional,” cetusnya.
Baca juga : 4 Hal Penting dalam Menentukan Capres-Cawapres Pemilu 2024
Sementara itu terkait dengan calon presiden dari PDIP Aria menyebut nama calon yang diusung sudah direstui dan dikantongi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan Megawati sudah menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan dalam waktu dekat.
“Soal siapa capres PDIP yang akan diperjuangkan, direkomendasikan, diumumkan Bu Mega, itu orangnya dan timingnya sudah sepenuhnya dipegang ketum. Ibu sudah tahu persis timingnya dan orangnya yang tepat siapa untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa kerja sama dengan siapa pun,” ungkapnya.
Sementara itu saat ditanya terkait pertemuan mendadak di sekolah politik PDIP beberapa waktu lalu Aria membantah pertemuan itu merupakan konsolidasi. Pertemuan tersebut hanya penegasan PDIP sebagai partai ideologis.
“Di sini bukan tempat berebut kekuasaan, bukan tempat berebut tempat mencari sesuap nasi dan seonggok berlian, di sini adalah alat perjuangan, partai adalah alat perjuangan, partai adalah ibarat perahu, itu untuk menuju suatu masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal Ika. Jalan ideologinya adalah Trisakti, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdikari dalam bidang ekonomi,” tukasnya. (Z-8)
PDIP membantah menjadi insiator penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, inisiator perubahan UU PPH ialah Kementerian Keuangan atau Kemenkeu
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Hasto menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh 27 kader tersebut adalah mendukung calon yang tidak usung PDIP dan tidak loyal kepada keputusan partai.
Menteri Sosial terpilih bukan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pramono bilang hal itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
PDIP membela dua kadernya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster terkait polemik penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved