Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA DPP PDIP Aria Bima saat ditemuai di gedung DPR, Kamis (13/4) mengatakan PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar. PDIP yang memiliki golden ticket dalam pemilu 2024 dikatakannya hanya mengenal istilah kerja sama dibangin koalisi.
“Kami hargai ya parpol saling ketemu. PDIP engga ada kata koalisi adanya kerja sama koalisi parlementer presidensial tidak ada koalisi. Itu politik dagang sapi untuk pilih perdana menteri. Maka kerja sama threshold PDIP tidak perlu kerja sama dengan partai manapun,” ujar Aria.
Meski demikian Aria menjelaskan permasalahan politik nasional tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PDIP. Untuk menyelesaikan masalah tersebut tetap dibutuhkan kerja sama politik antar partai. Salah satunya seperti membahas berbagai pemasalahan krusial seperti Piala Dunia U20 yang mendatangkan Israel kemudian membahas toleransi.
Baca juga : Pengamat Nilai Koalisi Besar Tak Mudah Berkongsi
“Bicarakan dong. Jadi supaya pertemuan tidak sekadar navigasi hitung menang kalah dan apa dapat apa. Ini tidak mencerdaskan rakyat dan penggoblokan nasional,” cetusnya.
Baca juga : 4 Hal Penting dalam Menentukan Capres-Cawapres Pemilu 2024
Sementara itu terkait dengan calon presiden dari PDIP Aria menyebut nama calon yang diusung sudah direstui dan dikantongi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan Megawati sudah menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan dalam waktu dekat.
“Soal siapa capres PDIP yang akan diperjuangkan, direkomendasikan, diumumkan Bu Mega, itu orangnya dan timingnya sudah sepenuhnya dipegang ketum. Ibu sudah tahu persis timingnya dan orangnya yang tepat siapa untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa kerja sama dengan siapa pun,” ungkapnya.
Sementara itu saat ditanya terkait pertemuan mendadak di sekolah politik PDIP beberapa waktu lalu Aria membantah pertemuan itu merupakan konsolidasi. Pertemuan tersebut hanya penegasan PDIP sebagai partai ideologis.
“Di sini bukan tempat berebut kekuasaan, bukan tempat berebut tempat mencari sesuap nasi dan seonggok berlian, di sini adalah alat perjuangan, partai adalah alat perjuangan, partai adalah ibarat perahu, itu untuk menuju suatu masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal Ika. Jalan ideologinya adalah Trisakti, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdikari dalam bidang ekonomi,” tukasnya. (Z-8)
PDIP membantah menjadi insiator penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, inisiator perubahan UU PPH ialah Kementerian Keuangan atau Kemenkeu
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Hasto menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh 27 kader tersebut adalah mendukung calon yang tidak usung PDIP dan tidak loyal kepada keputusan partai.
Menteri Sosial terpilih bukan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pramono bilang hal itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan rencana pertemuan dengan petinggi PDIP tersebut. Rencananya silaturahmi politik itu akan berlangsung pada pukul 14:30-15:00 WIB.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved