Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto, menilai pembentukan Koalisi Besar bukan perkara mudah. Meskipun, calon partai politik anggota Koalisi Besar merupakan mitra koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tapi tidak selinear itu untuk dipastikan mudah untuk berkongsi," kata Gun Gun dalam diskusi virtual, Kamis, (13/4).
Gun Gun mengatakan beberapa partai memiliki titik ekstrem dalam bernegosiasi. Misalnya potensi Partai Golkar yang mau legawa menerima calon presiden selain Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto.
Baca juga: Sandiaga Hijrah ke PPP, Demokrat Nilai Duet Prabowo-Sandiaga Bisa Terulang
"Kemudian apakah Cak Imin (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar) bisa menerima itu (nama calon presiden lain)," ujar dia.
Menurut Gun Gun, pembentukan Koalisi Besar masih di fase belanja nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemudian masih berkutat soal pembagian kekuasaan dan pembiayaan pemilihan umum (pemilu).
"Itu variabel yang kerap kali menentukan selain paket pasangan nama," papar dia.
Baca juga: Membaca Arah Pencapresan dan Koalisi Politik 2024
Sementara itu, Gun Gun menyoroti Koalisi Perubahan yang dinilai sudah satu langkah di depan. Sebab, koalisi yang berisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kompak memajukan Anies Baswedan sebagai capres.
"Tinggal mencari cawapresnya siapa dan itu masih dalam skema-skema negosiasi. Koalisi Perubahan sudah mendekati fase konsolidatif dari fase acak," jelas dia.
Sementara itu, beberapa partai secara terbuka sudah membahas soal wacana koalisi besar. Koalisi besar dinilai bisa jadi jalan keluar kurangnya tokoh berpengaruh yang bisa diusung sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
Namun, PDIP hingga saat ini masih mengatakan belum berencana untuk membahas apalagi bergabung dengan koalisi besar.
Ketua DPP PDIP Aria Bima saat ditemuai di gedung DPR, Kamis (13/4) mengatakan PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar. Namun PDI Perjuangan yang memiliki golden ticket dalam pemilu 2024 tidak memerlukan kerja sama threshold dengan partai mana pun.
“Kami hargai ya parpol saling ketemu. PDIP engga ada kata koalisi adanya kerja sama koalisi parlementer presidensial tidak ada koalisi. Itu politik dagang sapi untuk pilih perdana menteri. Maka kerja sama threshold PDIP tidak perlu kerja sama dengan partai manapun,” ujarnya.
Meski demikian dinamika politik nasional dalam menyelesaikan persoalan tidak bisa hanya PDIP sendirian tapi dibutuhkan kerja sama partai politik lain. Dia mencontohkan kerja sama partai politik tersebut seperti membahas berbagai pemasalahan krusia seperti Piala Dunia U20 yang mendatangkan israel kemudian membahas toleransi.
(MGN/Z-9)
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved