Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto, menilai pembentukan Koalisi Besar bukan perkara mudah. Meskipun, calon partai politik anggota Koalisi Besar merupakan mitra koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tapi tidak selinear itu untuk dipastikan mudah untuk berkongsi," kata Gun Gun dalam diskusi virtual, Kamis, (13/4).
Gun Gun mengatakan beberapa partai memiliki titik ekstrem dalam bernegosiasi. Misalnya potensi Partai Golkar yang mau legawa menerima calon presiden selain Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto.
Baca juga: Sandiaga Hijrah ke PPP, Demokrat Nilai Duet Prabowo-Sandiaga Bisa Terulang
"Kemudian apakah Cak Imin (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar) bisa menerima itu (nama calon presiden lain)," ujar dia.
Menurut Gun Gun, pembentukan Koalisi Besar masih di fase belanja nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemudian masih berkutat soal pembagian kekuasaan dan pembiayaan pemilihan umum (pemilu).
"Itu variabel yang kerap kali menentukan selain paket pasangan nama," papar dia.
Baca juga: Membaca Arah Pencapresan dan Koalisi Politik 2024
Sementara itu, Gun Gun menyoroti Koalisi Perubahan yang dinilai sudah satu langkah di depan. Sebab, koalisi yang berisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kompak memajukan Anies Baswedan sebagai capres.
"Tinggal mencari cawapresnya siapa dan itu masih dalam skema-skema negosiasi. Koalisi Perubahan sudah mendekati fase konsolidatif dari fase acak," jelas dia.
Sementara itu, beberapa partai secara terbuka sudah membahas soal wacana koalisi besar. Koalisi besar dinilai bisa jadi jalan keluar kurangnya tokoh berpengaruh yang bisa diusung sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
Namun, PDIP hingga saat ini masih mengatakan belum berencana untuk membahas apalagi bergabung dengan koalisi besar.
Ketua DPP PDIP Aria Bima saat ditemuai di gedung DPR, Kamis (13/4) mengatakan PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar. Namun PDI Perjuangan yang memiliki golden ticket dalam pemilu 2024 tidak memerlukan kerja sama threshold dengan partai mana pun.
“Kami hargai ya parpol saling ketemu. PDIP engga ada kata koalisi adanya kerja sama koalisi parlementer presidensial tidak ada koalisi. Itu politik dagang sapi untuk pilih perdana menteri. Maka kerja sama threshold PDIP tidak perlu kerja sama dengan partai manapun,” ujarnya.
Meski demikian dinamika politik nasional dalam menyelesaikan persoalan tidak bisa hanya PDIP sendirian tapi dibutuhkan kerja sama partai politik lain. Dia mencontohkan kerja sama partai politik tersebut seperti membahas berbagai pemasalahan krusia seperti Piala Dunia U20 yang mendatangkan israel kemudian membahas toleransi.
(MGN/Z-9)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved