Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ELEKTABILITAS partai politik (parpol) cenderung alami penurunan. Hal tersebut tercermin dari hasil survei elektablitasi parpol yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).
"Umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan selama hampir setahun terakhir dari Juli 2022 sampai April 2023," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei secara daring, Minggu (9/4).
Djayadi mengatakan elektabilitas PDIP di survei April 2023 mencapai 17,7 persen. Angka itu menurun dibanding survei Juli 2022 dengan 17,9 persen.
Baca juga : Ganjar Berpotensi Kehilangan Suara Pemilih milenial
Partai Gerindra berada di urutan kedua dengan elektabilitas 12,8 persen atau meningkat dari 12,1 persen pada survei Juli 2022.
Baca juga : Pengamat: Kiprah dan Prestasi Erick Thohir Dorong Kandidasi Cawapres
Berikutnya, elektabilitas Partai Golkar turun dari 7,9 persen pada Juli 2022 menjadi 7,8 persen pada survei April 2023.
Sementara itu, elektabilitas Partai NasDem dalam survei teranyar sebesar 4,1 persen. Angka itu menurun dibanding Juli 2022 dengan 5,6 persen.
Survei LSI dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Dari populasi tersebut, dipilih 1.229 responden secara acak melalui random digit dialing (RDD). Responden terpilih diwawancarai oleh pewawancara yang telah dilatih.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei 95 persen. Sedangkan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen. (Z-8)
PDIP membantah menjadi insiator penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, inisiator perubahan UU PPH ialah Kementerian Keuangan atau Kemenkeu
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Hasto menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh 27 kader tersebut adalah mendukung calon yang tidak usung PDIP dan tidak loyal kepada keputusan partai.
Menteri Sosial terpilih bukan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pramono bilang hal itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan rencana pertemuan dengan petinggi PDIP tersebut. Rencananya silaturahmi politik itu akan berlangsung pada pukul 14:30-15:00 WIB.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved