Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) siap menjadi motor penggerak koalisi kebangsaan di bawah komando Presiden Joko Widodo.
Sebagai bangsa yang besar, tantangan ke depan tidak mudah. Perlu gerakan gotong-royong dengan menyatukan kekuatan politik untuk bekerja sama atau bergabung bersama dalam koalisi.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan hal tersebut seusai pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (8/4).
Baca juga : Temui Prabowo, Zulkifli Mengaku Sudah Izin KIB
"Berkomitmen bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 harus memperkuat ikatan kebangsaan Indonesia. Bahwa proses kompetisi konstitusional di pemilu adalah bagian dari upaya perbaikan untuk perubahan bangsa. Menang dan kalah dalam kompetisi di pemilu harus memperkuat pelembagaan demokrasi. Kompetisi di pemilu tidak boleh zero sum game, atau akan menyebabkan disintegrasi nasional," ujarnya.
PAN dan Gerindra berkeinginan agar proses pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan sebagai bagian dari proses perubahan bangsa. Bangsa Indonesia harus melakukan perubahan dan adaptasi karena tuntutan dan tantangan global.
Baca juga : Koalisi Parpol Di Bawah Orkestra Komando Jokowi
"Untuk itu, prestasi apa yang telah baik pada masa pemerintahan sekarang akan dilanjutkan dan jika ada kekurangannya akan diperbaiki secara konstruktif," ungkapnya.
Dalam penentuan pasangan calon di pemilu 2024 akan ditetapkan secara kolektif kolegial, musyawarah mufakat, penuh kekeluargaan dan tidak voting. Ukuran-ukuran rasionalitas politik berdasarkan akal sehat akan menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan paslon.
"Dan siapapun yang akan ditetapkan sebagai paslon adalah menjadi figur yang harus diperjuangkan bersama-sama," tegasnya.
PAN, sambung dia, akan terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik agar koalisi kebangsaan ini dapat terwujud dan paslon yang diusung dapat memenangi pemilu presiden 2024. (Z-5)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved