Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI III DPR menilai kinerja KPK patut diapresiasi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil, Jumat (7/4). Namun dia meminta KPK juga memberikan perhatian terhadap berbagai kasus lainnya yang lebih besar dan menjadi perhatian publik.
“Apa yang dilakukan KPK patut diapresiasi tapi memang harus juga memberikan perhatian terhadap kasus-kasus lain yang besar yang jadi perhatian publik,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso.
Menurutnya KPK masih memiliki kepercayaan publik untuk menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu bahkan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki KPK bisa mengungkap kasus yang lebih besar.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi
“KPK masih dipercaya publik saya yakin sumber daya dan kekuatan yang dimiliki KPK bisa bekerja lebih lagi,” cetusnya.
Komisi anti rasuah ini juga sebelumnya dikritik oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang menyayangkan KPK pimpinan Firli Bahuri masih berkutat pada kasus korupsi yang bersifat suap dan gratifikasi. Tumpak berharap KPK seharusnya bisa menangkap ikan yang lebih besar dalam kasus korupsi yang juga besar.
Baca juga: Total, 25 Orang Terjaring OTT di Kepulauan Meranti, Ini Sebagian Daftarnya
"Secara umum sebetulnya kita masih on the track-lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu The Big Fish itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK," kata Tumpak di kanal YouTube KPK Minggu (26/3)
KPK sambung dia harus berani mengungkapkan kasus-kasus yang besar yang menarik perhatian masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
“Untuk ini ya saya enggak tahu ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya ya saya juga nggak tahu ya," tukasnya. (Sru/Z-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved