Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR menilai kinerja KPK patut diapresiasi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil, Jumat (7/4). Namun dia meminta KPK juga memberikan perhatian terhadap berbagai kasus lainnya yang lebih besar dan menjadi perhatian publik.
“Apa yang dilakukan KPK patut diapresiasi tapi memang harus juga memberikan perhatian terhadap kasus-kasus lain yang besar yang jadi perhatian publik,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso.
Menurutnya KPK masih memiliki kepercayaan publik untuk menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu bahkan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki KPK bisa mengungkap kasus yang lebih besar.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi
“KPK masih dipercaya publik saya yakin sumber daya dan kekuatan yang dimiliki KPK bisa bekerja lebih lagi,” cetusnya.
Komisi anti rasuah ini juga sebelumnya dikritik oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang menyayangkan KPK pimpinan Firli Bahuri masih berkutat pada kasus korupsi yang bersifat suap dan gratifikasi. Tumpak berharap KPK seharusnya bisa menangkap ikan yang lebih besar dalam kasus korupsi yang juga besar.
Baca juga: Total, 25 Orang Terjaring OTT di Kepulauan Meranti, Ini Sebagian Daftarnya
"Secara umum sebetulnya kita masih on the track-lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu The Big Fish itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK," kata Tumpak di kanal YouTube KPK Minggu (26/3)
KPK sambung dia harus berani mengungkapkan kasus-kasus yang besar yang menarik perhatian masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
“Untuk ini ya saya enggak tahu ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya ya saya juga nggak tahu ya," tukasnya. (Sru/Z-7)
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
PENETAPAN tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo seusai operasi tangkap tangan (OTT) diapresiasi warga Pati.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved