Jaga Kehormatan Presiden, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Aksi Dukung Capres

GUNA menjaga marwah kehomatan jabatan, Presiden Jokowi diminta mengakhiri aksinya menunjukkan dukungannya kepada calon presiden (Capres) yang dikehendakinya.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim, menanggapi kehadiran Presiden Jokowi dengan lima Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah di Jakarta..

Dalam pesan tertulis, Senin (3/4), yang disebutnya sebagai pesan damai Ramadan itu, Partai Ummat meminta Presiden agar tidak terlalu mendahulukan soal siapa yang akan menggantikannya pada 2024 nanti, dengan merujuk pada 1 kandidat yang diharapkan.

Baca juga: Partai Ummat Minta Pemerintah Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sebagai seorang Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, lanjut Hilmi, Jokowi justru diharapkan melapangkan jalan dan bersikap netral kepada siapapun yang dipilih oleh rakyat dan  sejatinya  Presiden itu milik semua golongan.

Tugas Presiden Pastikan Seluruh Program Berhasil

"Presiden  tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berahir dengan baik, sementara  Presiden  terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki," ujar Hilmi.

Partai Ummat meminta agar Jokowi tidak usah terlalu khawatir atau ragu kalau bukan calon yang dikehendakinya menjadi presiden  sehingga  programnya tidak akan jalan.

Baca juga: Partai Ummat Jaring Bakal Capres, Nama Anies Baswedan Masuk

"Anggaplah program  yang sudah dikerjakan selama 10 tahun itu sebagai legacy dan serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Jangan terlalu memastikan siapa yang akan menggantikannya," pinta Hilmi.

Ketua Bidang Politik Partai Ummat itu menilah sikap Jokowi yang terlalu sering menunjukkan dukungan kepada Capres tertentu, 
mencerminkan ketidak tahuannya tentang prinsip-prinsip demokrasi yang baik. 

Dengan telah berkuasa selama hampir 10 tahun, lanjut Hilmi,  mestinya presiden harus menjaga jarak yang sama terhadap kandidat yang lain. Tidak boleh ada satu kandidat yang didukung, dan  ada kandidat yang tidak didukung.

"Presiden harus menjaga kehormatannya, dengan berdiri pada posisi yang sama untuk semua Capres," tutur Hilmi.

Baca juga: Ini Komentar Jokowi Terkait Penolakan Ganjar dan Koster

Hilmi mengingatkan sekaranglah kesempatan Presiden Jokowi untuk mengakhiri praktek-praktek politik yang tidak mendidik. Bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada kelembagaan demokrasi.

"Kalau Presiden masih mendukung Capres yang dikehendaki sesungguhnya itu di luar ekspetasi publik," ungkap Hilmi seraya menambahkan, pesan ini penting agar masyarakat itu sangat riang menghadapi proses Pilpres. 

Partai Ummat, tegas Hilmi, mendorong agar Capres-Capres yang ada pada saatnya akan diuji oleh publik pada saat  berdebat dalam menyampaikan  gagasannya. Jangan sampai ada kesan ini Capres yang dikehendaki, ini yang tidak dikehendaki.

Hilmi mengaku mencemaskan kemungkinan munculnya dendam baru dari Capres yang tidak dikehendaki tapi justru memenangkan kontestasi, karena sikap Presiden Jokowi saat ini.

"Yang baik itu Presiden memberikan jarak yang sama dengan semua Capres. Tidak ada yang didukung atau yang tidak didukung sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas instrumen pelaksana Pemilu," tutur Hilmi.

Untuk itu Partai Ummat mendesak Presiden Jokowi agar mengakhiri kegiatan-kegiatan mendukung capres tertentu.

"Tataplah demokrasi Indonesia ke depan. Jadikan Indonesia sebagai negara maju dalam berdemokrasi," pesannya seraya mengingatkan Presiden Jokowi agar meneladani 
presiden yang terdahulu, yang tidak mencampuri urusan capres penggantinya. (RO/S-4)