Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Forum Ijtima Ulama Nusantara menyebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra tidak produktif. Pasalnya, meski telah resmi berkoalisi sejak Agustus 2022 silam, poros tersebut tidak kunjung mendeklarasikan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden.
"Ijtima ulama mengharapkan agar pasangan presiden dan wapres dari koalisi Gerindra dan PKB kalau bisa diputuskan sebelum Ramadan, dan sekarang sudah Ramadan. Artinya, menurut perspektif ijtima ulama, koalisi ini tidak produktif," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3).
Jazilul mengatakan para ulama telah menyepakati bahwa bulan Ramadan jadi momentum sosialisasi bakal capres dan cawapres. Namun, nyatanya kesepakatan gagal terealisasi.
Baca juga: Deklarasi Bakal Capres-cawapres PKB dan Gerindra dilakukan Mei 2023
"Harapan ulama agar segera bisa sosialisasi pasangan dari KKIR tidak tercapai. Apa kerugiannya? Ya tidak ada sosialisasi," jelas Jazilul.
Kendati demikian, ia mengklaim PKB dan Gerindra masih solid. Persoalan belum deklarasi bakal capres dan cawapres dipandang cuma bagian kegagalan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memenuhi harapan Forum Ijtima Ulama yang digelar pada 13-14 Januari 2023 itu.
Baca juga: PKB Tepis Wacana Duet Prabowo-Ganjar
"Keadaan makin solid, tapi apa yang menjadi harapan Ijtima Ulama gagal dipenuhi oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Begitu saja," tandasnya. (Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Pilkada adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk menegakkan demokrasi
Pengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
PKB memastikan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum sehari-hari
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved