Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menyebut ada upaya kelompok teroris untuk masuk ke politik praktis atau mainstream. Hal itu tentu saja berkaitan dengan Pemilu 2024 yang mungkin menjadi salah satu bagian dari strategi kelompok teroris.
"Dalam tubuh JI (Jamaah Islamiyah) misalnya memang ada upaya masuk ke politik mainstream dengan konsep 'tamkin' itu," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/3).
Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah. Masuknya jaringan terorisme lewat partai politik tidak serta merta dimaknai bahwa mereka sudah bisa menerima sistem demokrasi atau yang sering disebut bahwa teroris makin moderat.
Baca juga: Isu Teroris Masuk Politik, Al Chaidar: Berimplikasi buruk bagi Parpol
Jaringan terorisme yang ada di Indonesia pun tidak bersifat tunggal alias hanya satu organisasi induknya. Akan tetapi ada banyak aliran yang memiliki pemahamannya masing-masing serta strategi teror yang berbeda.
"Harus ditekankan bahwa kelompok teroris di Indonesia itu tidak tunggal baik itu dari sisi gerakan maupun cara pandang," katanya.
Baca juga: Densus 88 Tangkap Enam Tersangka Terorisme Jaringan JI
Cara atau strategi untuk masuk ke politik mainstream harus terus diwaspadai. Bagaimana pun mengubah pandangan atau ideologi yang dianut suatu kelompok tidaklah mudah.
"Ya pastilah. Terutama jika agenda politik jangka panjang mereka tidak berubah yaitu mengganti sistem NKRI dan Pancasila ini," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengungkapkan bahwa arah peperangan para jaringan teroris saat ini sudah semakin mengalami perubahan signifikan. Kelompok teroris berusaha masuk dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan berbagai cara dan meminimalisir cara lama.
Kelompok teroris tersebut bahkan telah membentuk suatu partai dan mencoba mendaftar sebagai peserta Pemilu. Namun, partai yang tidak disebutkan namanya itu justru tidak lolos dari verifikasi.
(Z-9)
