Megajarkan Mantan Narapidana Teroris dan Simpatisan Jamaah Islamiyah Berwirausaha

PEMBUBARAN Jamaah Islamiyah (JI) sebagai bagian dari upaya pemberantasan terorisme di Indonesia semakin mendekati kenyataan. 

Kepala Badan Nasiona Penaggulangan Teroris (BNPT), Komjen Eddy Hartono, menjelaskan bahwa mantan anggota kelompok teroris yang telah menjalani proses deradikalisasi dapat mengajukan pembebasan bersyarat (PB) jika memenuhi syarat yang ditentukan.

"Syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ini adalah bagian dari upaya untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan siap berkontribusi secara positif. Tentu saja, ini semua membutuhkan proses yang panjang dan evaluasi yang cermat," jelas Eddy Hartono.

Baca juga : Real Madrid Foundation Gandeng Cinepolis Cinemas Gelar Klinik Sepak Bola

Dalam konteks ini, negara juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan, bagi mereka anggota JI yang masih menjadi narapidana teroris (Napiter) atau mereka yang mantan napiter.

Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, seperti identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan revitalisasi sosial, yang bertujuan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih positif.

"Sebelumnya, pelatihan serupa telah dilaksanakan di Solo dan Jakarta. Dan hari ini di Makassar," seru Eddy Hartono pada pelatihan Servis AC bagi mantan Napiter dan orag terpapar paham radikalisme berbasis kekerasan, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kemses RI, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Selasa (21/1).

Baca juga : Perkuat Keterampilan dan Jaringan Profesional Alumni dan Peserta Bootcamp

Program ini digelar oleh Densus 88, PT Astra, dan Kementerian Sosial ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mitra daerah agar mereka dapat menciptakan kemandirian ekonomi. 

"Melalui program ini, kami berusaha memberikan keterampilan yang dapat membantu masyarakat berwirausaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," ujar  Eddy Hartono. 

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendukung proses deradikalisasi yang lebih holistik.

Baca juga : Komitmen Lahirkan Instruktur Pilates Berkualitas dengan Sertifikasi Internasional

"Ini melibatkan kolaborasi negara hadir untuk memberikan kewirausahaan kepada mitra daerah dan ini sejalan dengan asta cita bapak Presiden dan Wakil Presiden  Republik Indonesia, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," jelas Eddy Hartono.

Sebanyak 30 simpatisan JI dan Napiter ikut pelatihan ini, yang menurut Analisis Kebijakan Bidang Pidana Densus 88, Brigjen Torik Triyono, mereka tidak dipaksa untuk ikut pelatihan tersebut.

"Kendati demikian katanya, Densus 88 coba mendata, dan ini tergantung dari assesmen mana yang berminat untuk wirausaha atau hal yang lain. Kita berkewajiba mengarahkan. Intinya program ini diharapkan bisa membawa dampak yang cukuo positif," tutup Torik. (S-1)