PENGAMAT terorisme Al Chaidar mengatakan bahwa kelompok teroris sangat tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Tidak ada satupun kelompok teroris yang benar-benar berpartisipasi di dalam partai politik.
"Ada beberapa anggota dari Jamaah Islamiyah yang menjadikan partai politik sebagai tempat bekerja, bukan sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi mereka," katanya di Jakarta, kemarin.
Hal itu disampaikan Al Chaidar menanggapi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Boy Rafli Amar yang mengungkapkan bahwa gerakan teroris mulai merangsek ke politik praktis dengan membentuk partai politik.
"Info yang bersifat terbatas ini memberikan kondisi bahwa organisasi teroris itu merubah strategi 'dari peluru ke kotak suara', untuk menempuh jalur demokrasi yang sangat mungkin untuk mendapatkan kekuasaan," kata Boy.
Pernyataan Boy tersebut, lanjut Al Chaidar, perlu untuk dianalisa lebih dalam. Ia pun meminta agar pemerintah, dalam hal ini BNPT berhati-hati dalam menganalisa pergerakan para aktor-aktor pelaku terorisme.
"Pemerintah mesti berhati-hati dalam menganalisis apakah seseorang itu menggunakan partai politik sebagai tempat untuk bekerja untuk mencari nafkah ataupun memang mempergunakan partai politik sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperjuangkan cita-cita atau tujuan dari kelompok teroris tersebut," kata dia.
Baca juga: Tidak Etis, Endorsement Pejabat Publik terhadap Bakal Capres Pemilu 2024
Dalam kasus ini, menjelang Pemilu 2024, kata Al Chaidar, terkadang pihak pemerintah seperti BNPT tidak hati-hati di dalam menganalisis ataupun menginterpretasikan kejadian-kejadian tertentu. Pemerintah terlalu cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan medioker.
Kesimpulan ini pada akhirnya itu sangat berbahaya dan memiliki implikasi yang tidak baik untuk partai-partai tertentu yang tidak disukai oleh pemerintah atau partai-partai tertentu yang dianggap oleh pemerintah mengancam partai politik utama.
Padahal banyak sekali partai politik baru yang didirikan oleh kelompok-kelompok oposisi yang sebenarnya hanyalah partai gurem yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan atau ditakutkan.
"Namun kebanyakan analisis pemerintah terlalu membesar-besarkan potensi ancaman dan bahaya dari partai-partai politik tertentu yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok radikal padahal sesungguhnya mereka jumlahnya sangat kecil dan tidak memiliki potensi apapun untuk mengganggu dan melumpuhkan pemerintah," sebutnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk tidak takut berlebihan. Kebijakan yang diambil juga perlu ditetapkan secara matang melalui kajian-kajian yang lengkap dari berbagai lembaga negara yang ada. "Pemerintah sering ditakut-takuti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini adalah kaum akademis ini yang memang tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk menganalisis dan menginterpretasikan," tandasnya.(P-3)
