Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGAMAT terorisme Al Chaidar mengatakan bahwa kelompok teroris sangat tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Tidak ada satupun kelompok teroris yang benar-benar berpartisipasi di dalam partai politik.
"Ada beberapa anggota dari Jamaah Islamiyah yang menjadikan partai politik sebagai tempat bekerja, bukan sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi mereka," katanya di Jakarta, kemarin.
Hal itu disampaikan Al Chaidar menanggapi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Boy Rafli Amar yang mengungkapkan bahwa gerakan teroris mulai merangsek ke politik praktis dengan membentuk partai politik.
"Info yang bersifat terbatas ini memberikan kondisi bahwa organisasi teroris itu merubah strategi 'dari peluru ke kotak suara', untuk menempuh jalur demokrasi yang sangat mungkin untuk mendapatkan kekuasaan," kata Boy.
Pernyataan Boy tersebut, lanjut Al Chaidar, perlu untuk dianalisa lebih dalam. Ia pun meminta agar pemerintah, dalam hal ini BNPT berhati-hati dalam menganalisa pergerakan para aktor-aktor pelaku terorisme.
"Pemerintah mesti berhati-hati dalam menganalisis apakah seseorang itu menggunakan partai politik sebagai tempat untuk bekerja untuk mencari nafkah ataupun memang mempergunakan partai politik sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperjuangkan cita-cita atau tujuan dari kelompok teroris tersebut," kata dia.
Baca juga: Tidak Etis, Endorsement Pejabat Publik terhadap Bakal Capres Pemilu 2024
Dalam kasus ini, menjelang Pemilu 2024, kata Al Chaidar, terkadang pihak pemerintah seperti BNPT tidak hati-hati di dalam menganalisis ataupun menginterpretasikan kejadian-kejadian tertentu. Pemerintah terlalu cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan medioker.
Kesimpulan ini pada akhirnya itu sangat berbahaya dan memiliki implikasi yang tidak baik untuk partai-partai tertentu yang tidak disukai oleh pemerintah atau partai-partai tertentu yang dianggap oleh pemerintah mengancam partai politik utama.
Padahal banyak sekali partai politik baru yang didirikan oleh kelompok-kelompok oposisi yang sebenarnya hanyalah partai gurem yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan atau ditakutkan.
"Namun kebanyakan analisis pemerintah terlalu membesar-besarkan potensi ancaman dan bahaya dari partai-partai politik tertentu yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok radikal padahal sesungguhnya mereka jumlahnya sangat kecil dan tidak memiliki potensi apapun untuk mengganggu dan melumpuhkan pemerintah," sebutnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk tidak takut berlebihan. Kebijakan yang diambil juga perlu ditetapkan secara matang melalui kajian-kajian yang lengkap dari berbagai lembaga negara yang ada. "Pemerintah sering ditakut-takuti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini adalah kaum akademis ini yang memang tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk menganalisis dan menginterpretasikan," tandasnya.(P-3)
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
GURU Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Mirra Noor Milla menyatakan Indonesia berhasil menekan aksi terorisme dengan mencatatkan nol serangan dalam dua tahun terakhir.
Insiden mengerikan terjadi saat perayaan kemenangan Liverpool di Liga Premier Inggris. Ketika sebuah mobil menabrak supporter
Jerman enggan mengkritisi Israel karena tanggung jawab sejarah. Namun, ia mengaku tak bisa lagi memahami tujuan Zionis di Gaza.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved