Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ENDORSEMENT atau dukungan pejabat publik terhadap bakal calon presiden jelang Pemilu 2024 dinilai tidak etis, terlebih jika bentuk dukungan itu disampaikan lewat forum terbuka.
Sinyalemen endorsement pejabat publik teranyar dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang mendoakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sukses menghadapi kontestasi Pemilu 2024.
"Tentu saja tidak etis kalau pernyataan itu disampaikan dalam forum publik dan ketika yang bersangkutan berbicara dalam forum tersebut sebagai Kepala BIN," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah kepada Media Indonesia, Kamis (23/3).
Baca juga : Anies Baswedan: Fenomena Ordal Rugikan Masyarakat
Ia berpendapat, endorsement semacam itu sudah mulai sering disuarakan pejabat publik, termasuk oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Kendati demikian, Hurriyah mengatakan tidak ada regulasi khusus yang melarang pejabat publik melakukan endorsement terhadap peserta pemilu.
Namun, ia menyebut segala sesuatu yang tidak diatur dalam kerangka hukum masuk ke wilayah etika. "Di sini saya kira persoalannya terkait dengan perilaku para pejabat publik kita, yang sering abai dengan persoalan etika."
Terpisah, pakar psikologi politik Hamdi Muluk berpendapat etis tidaknya dukungan yang disampaikan Budi terhadap Prabowo menjadi relatif. Sebab, Prabowo sendiri belum resmi berstatus sebagai calon presiden. Sementara itu, sebagai Kepala BIN, Budi dianggap merupakan kolega Menteri Pertahanan.
Baca juga : Tok! KPU Perpanjang Waktu Closing Statement Debat Capres Pamungkas
"Jadi guyonan seperti itu ya sulit dinilai etis atau tidak etis. Karena kalimatnya Kepala BIN pun masih 'bersayap', tidak terus terang mengkampanyekan," jelas Hamdi.
Menurutnya, pelanggaran Budi terhadap asas imparsialitas dan netralitas pegawai negeri atau pejabat publik dapat terjadi jika Prabowo sudah berstatus sebagai kontestan pemilu. Sebab, pegawai negeri atau pebajat publik harus bersikap netral.
Adapun Direktur Ekeskutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan dukungan pejabat publik terhadap figur tertentu sebagai presiden makin sering mencuat mendekati hajatan pemilu. Namun, ia menegaskan endorsement yang disampaikan pejabat publik tidak secara otomatis akan memengaruhi pilihan masyarakat, kendatipun berasal dari Presiden.
Baca juga : Menhan Prabowo Subianto Respons Mundurnya Menko Mahfud MD
"Siapa pun yang meng-endorse, menurut saya enggak serta merta diikuti publik. Enggak otomatis," pungkasnya.
Sebelumnya, Budi sempat menyinggung kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir pada acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3). Sambil berkelakar, Budi mengatakan bahwa sebagian aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo.
"Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," ujar Budi. (Z-4)
Menko Polkam Budi Gunawan memastikan bahwa melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan melaksanakan sinergi berkelanjutan.
Pemblokiran itu dilakukan lantaran rekening yang tidak aktif rawan dipakai pihak-pihak tertentu untuk perbuatan kriminal.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jalur pendakian Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, telah ditutup total.
PROGRAM Sekolah Rakyat bagi masyarakat tidak mampu resmi dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat disebut berguna untuk penguatan kualitas SDM dan ideologi Pancasila.
Pihaknya bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga juga masih berupaya memetakan implikasi dari putusan MK.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan pihaknya akan terus menelusuri kasus penyebaran teror pesawat Saudi Airlines.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Megawati juga mendorong seluruh kader dalam Bimtek PDIP untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved