Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowarno mendukung langkah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, penyetop penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor (TNBK) khusus atau pelat nomor RF untuk publik. Kebijakan ini guna meminimalisasi pelanggaran lalu lintas dan keributan di jalan.
"Bagus," ucapnya singkat saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Djoko juga mendukung perintah Kapolri agar kepolisian berlaku adil dalam menindak pelanggaran lalu lintas. "Kalau mau ditindak, ya, benaran, serius, tidak boleh tebang pilih."
Djoko mengakui jika kemudahan mendapatkan pelat RF oleh publik meningkatkan arogansi dalam berkendara di jalanan. Namun, menurutnya, ini tidak lepas dari kebijakan Polri yang menerbitkan TNBK khusus tersebut.
"Kekhususan atau pengecualian pasti menimbulkan masalah. Apa pun itu, termasuk pelat tadi," tukasnya.
Menurut Djoko, penerbitan TNBK khusus harusnya mengacu regulasi. "Enggak usah kasih lagi yang lainnya," tegasnya.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 3 Tahun 2012, penerbitan TNBK khusus hanya diberikan untuk kendaraan dinas pejabat TNI, Polri, dan instansi pemerintahan. Namun, hanya terbatas bagi eselon I, eselon II, dan eselon III. (N-3)
Baca Juga: Jika Banyak Mudharatnya, Kompolnas Minta Pelat RF Disetop
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Lapas Kelas I Cipinang bergerak cepat menjalin koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan pengendalian peredaran vape etomidate yang melibatkan warga binaan.
KNAI mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga independensi dan stabilitas keamanan nasional.
USAI meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Polri menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah ke sejumlah wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved