PPATK Sampaikan Rekapitulasi Informasi ke Kemenkeu

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan kembali rekapitulasi data informasi hasil analisis (IHA)/hasil analisis (HA)/hasil pemeriksaan (HP) kepada Kementerian Keuangan berikut dengan rangkaian penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kerja sama dan koordinasi turut diperkuat melalui pertukaran informasi dan hal lainnya terus dilakukan. "Secara rutin PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu saja," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikutip dari siaran pers, Senin (13/3).

"PPATK akan selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh informasi yang telah disampaikan," tambahnya.

Baca juga: Rafael Alun Bisa Dijerat Pasal Kerugian Negara, Pidana Korupsinya Harus Dicari

Rekapitulasi yang disampaikan kepada Kemenkeu, lanjut Ivan, merupakan daftar seluruh dokumen informasi hasil analisis beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU. Itu meliputi apa yang ada di dalam data individual masing-masing kasus yang telah disampaikan PPATK sepanjang kurun waktu 2009-2023.

"Penanganan data serta pemenuhan permintaan informasi dari Kemenkeu oleh PPATK juga diprioritaskan, khususnya dalam rangka membantu penerimaan negara serta mendukung Kemenkeu untuk memperkuat akuntabilitas kinerja sebagai bendahara negara," jelas Ivan.

Baca juga: Apa Isi Safe Deposit Box Rafael Alun? KPK: Ada Dolar, Euro, dan Logam Mulia

Dia menjelaskan, analisis merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Sedangkan hasil analisis merupakan penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik atau Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lainnya yang berwenang. (Mir/Z-7)