Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INDEKS Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) merupakan bagian dari indeks yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
Indeks ini secara inklusif mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya kini, indeks tersebut telah melakukan uji coba pengukuran terhadap 34 Provinsi di Indonesia.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, penyusunan ITKPD telah dikembangkan sejak Oktober 2021 dan diharapkan dapat diselesaikan pada 2023. BSKDN telah melakukan uji coba pengukuran ITKPD terhadap 34 provinsi.
Baca juga : Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
"Untuk nilai ITKPD pada 34 provinsi, yang paling tertinggi Kaltim, Jatim, DIY, Sumsel, Kalsel, Kepri yang lima terbaik, sementara lima terendah yakni Maluku, Papua Barat, NTT, Maluku Utara, dan Bengkulu," jelasnya saat menjadi narasumber dalam rangkaian kegiatan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia.
Kendati telah melakukan uji coba pengukuran terhadap 34 provinsi, Yusharto mengaku pihaknya bersama tim Kemitraan masih perlu melakukan beragam penyempurnaan, salah satunya perbaikan terhadap metodologi pengukuran ITKPD.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Tekankan Penguatan SDM Pemprov Gorontalo untuk Pacu Inovasi Daerah
Dengan demikian, dirinya berharap hasil pengukuran ITKPD dapat lebih dipertanggungjawabkan kevalidannya.
"Pengujian baru dilakukan sekali, dapat diketahui apabila sudah dilakukan dua kali, tiga kali (uji coba) sehingga kita melihat kevalidan dari metodologi maupun cara-caranya (pengukuran ITKPD)," tambahnya.
Yusharto menjelaskan, sebagai indeks komposit, ITKPD tidak membuat data primer sendiri, melainkan mengggunakan data indeks yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L) lainnya.
"Kita mengambil data yang sudah tersedia selama ini, kita tidak membuat data primer kita hanya mengadopsi berbagai indeks yang sudah ada selama ini," katanya.
Yusharto menambahkan, guna melengkapi data ITKPD agar lebih komprehensif, pihaknya mengaku telah menggelar rapat konsultasi lintas K/L untuk membahas pemetaan indikator ITKPD.
"Kami berharap setiap masukan dari K/L dapat menyempurnakan penyusunan ITKPD ke depannya, sehingga dapat benar-benar mengukur penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkasnya. (RO/Z-5)
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
UNTUK meringankan beban korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jabar, Pemkab Tangerang mengirimkan bantuan logistik dan relawan ke daerah tersebut, Sabtu (26/11/2022)
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon.
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah
Setiap daerah memiliki peluang ekonomi yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi di wilayahnya.
SETIAP krisis berawal dari dalam sistem. Apakah itu organisasi bisnis, sosial, dan pemerintah, potensi krisis senantiasa berakar dalam mekanisme internal.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Produsen tahu tempe menilai tata kelola harga kedelai seharusnya berada di bawah pemerintah. Sehingga, tidak menimbulkan lonjakan harga dan kelangkaan stok.
Center on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) merupakan organisasi yang berupaya melakukan upaya pemajuan tata kelola desa
Berkaca dari penanganan covid-19 saat ini, Menko Luhut menilai sistem tata kelola negara tindak berjalan optimal di masa darurat.
Aliansi Ilmuwan Indonesia Untuk Penyelesaian Pandemi mengusulkan skenario pascapandemi sebagai jalan keluar dari masa pandemi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved