Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT BUMN Toto Pranoto mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir bersih-bersih BUMN dengan menggandeng Kejaksaaan Agung, dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan plat merah. Toto menilai, langkah Menteri BUMN dan Kejagung ini akan memberikan efek jera bagi oknum di perusahaan BUMN yang 'bermain' dengan anggaran.
"Upaya membawa kasus korupsi BUMN ke meja hijau adalah langkah positif untuk memberikan efek jera, namun juga harus dilakukan tanpa tebang pilih," ujar Toto dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).
Toto menilai kerja sama dengan instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung adalah langkah tepat agar penanganan kasus dugaan korupsi bisa diungkap dengan komprehensif dan transparan. Toto meyakini, dengan sinergi yang dilakukan Menteri BUMN dan Kejakgung telah didahului dengan penanganan secara internal dan telah dipetakan.
"Kalau sudah lapor ke Kejagung, berarti penangan internal sudah berjalan dan sudah bisa terpetakan. Namun eksekusi hukum tidak bisa dilakukan sendiri, maka lapor ke Kejagung sebagai pihak external yang akan eksekusi penanganan kasus hukumnya," ujarnya.
Toto menambahkan, untuk selanjutnya, dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik di BUMN perlu didukung implementasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) yang semakin baik.
"Langkah Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan perusahaan negara sebagai korporasi seutuhnya perlu didukung implementasi good corporate governance yang semakain baik," ujar Toto.
Menteri BUMN Erick Thohir kembali menggandeng Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN. Ada satu kasus baru terkait dugaan korupsi yang dilaporkan Erick kepada Kejakgung untuk diselidiki. (N-3)
Baca Juga: Sambangi Kejagung, Erick Laporkan Dugaan Kasus Baru terkait ...
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved