Hercules Memenuhi Panggilan KPK di Kasus Suap Gazalba Saleh

TENAGA ahli Perumda Pasar Jaya Rosario de Marshall alias Hercules memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

"Saat ini saksi telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (8/3).

Ali belum bisa memerinci pertanyaan penyidik ke Hercules saat ini. Dia bakal membeberkan sebagian informasi yang diulik ke publik setelah permintaan keterangan rampung.

Baca juga: KPK Panggil lagi Hercules ke Gedung Merah Putih Terkait Kasus Hakim Gazalba Saleh

"Perkembangan dari pemeriksaan ini, akan kami sampaikan kembali," ucap Ali.

Hercules tiba sekitar pukul 10.19 WIB. Dia irit bicara saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. "Sehat," ujar Hercules.

Baca juga: Penyelidikan Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Tidak Dispesialkan

Diketahui Gazalba merupakan satu dari 15 tersangka kasus suap penanganan perkara di MA. Teranyar, KPK menetapkan Ketua Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM) Wahyudi Hardi (WH) sebagai tersangka.
 
Sedangkan 14 tersangka lainnya, yakni Hakim Yustisial, Edy Wibowo; Hakim Agung, Gazalba Saleh; Hakim Yustisial, Prasetio Nugroho; dan staf Gazalba, Redhy Novarisza.
 
Hakim Agung Sudrajad Dimyati; Hakim Yudisial atau panitera pengganti, Elly Tri Pangestu (ETP); dua aparatur sipil negara (ASN) pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH); serta dua ASN di MA, Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
 
Kemudian, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
 
Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Z-3)